PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

CAPACITY BUILDING DPMD BOJONEGORO DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI

Livia Abtarian — 2026-01-28

This examination analyzes the implementation of capacity-building by the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD) to promote village governance and prevent corruption amid rampant mismanagement of Village Funds. A qualitative case study approach based on Grindle's (1997) theory was used, through in-depth interviews with eight key informants, field observations, and document analysis. The conclusions indicate that the DPMD has conducted SISKEUDES-CMS training, provided technical guidance on goods/services procurement, and facilitated multi-stakeholder collaboration involving the Prosecutor's Office, the Police, and the Village Consultative Body (BPD), thereby increasing village financial transparency and accountability by 89%. Nonetheless, implementation remains partial due to limited digital human resources in remote villages and minimal systemic policy integration. This study recommends institutional reform through steady monitoring and community participation to ensure integrity in village governance

MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Evan Julfri Sayangbati — 2026-01-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen aset kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dalam aspek identifikasi kebutuhan, penyediaan layanan, serta kesenjangan pengelolaan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas pejabat struktural, pengelola aset, pejabat pengadaan, dan staf pengelola kendaraan dinas. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas telah memiliki kerangka kebijakan dan prosedur yang jelas serta mulai menerapkan perencanaan berbasis kebutuhan fungsional. Namun demikian, efektivitas pengelolaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data aset dengan kondisi riil, distribusi kendaraan yang belum merata, serta rendahnya disiplin pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan sistem informasi aset, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta perubahan mindset pengguna agar pengelolaan kendaraan dinas operasional lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

PENGUATAN PELINDUNGAN HAK PERBAIKAN (RECTIFIACTION) SUBJEK DATA PRIVASI PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

Ananda Fersa Dharmawan — 2026-01-10

Penelitian ini berupaya menunjukkan pertentangan dan ketidakserasian norma antara rumusan regulasi hak rektifikasi atau perbaikan data di dalam susunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Di lain sisi, regulasi hak rektifikasi data privasi juga diatur dalam Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan Indonesia dengan arah regulasi yang sedikit berbeda dengan regulasi di bidang yang sama pada umumnya. Guna menjawab permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap permasalahan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan pertentangan norma dan ketidakserasian antar norma regulasi yang tersebar di lebih dari satu produk hukum yang mengaturnya.

DINAMIKA POLITIK DINASTI: PETA KEKUATAN POLITIK LOKAL DI BANTEN PASCA PILKADA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Rahmat Sufajar — 2026-01-10

Dinasti politik dianggap bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga muncul pandangan bahwa larangan untuk keluarga petahana merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan konstitusi Negara. Kasus politik dinasti di Provinsi Banten menunjukkan 2 (dua) pola pewarisan kekuasaan, yakni pola by design yang dilakukan oleh Dinasti Ratu Atut Chosiyah dan Dinasti Achmad Dimyati Natakusumah dengan pola by accident. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab isu penelitian mengenai praktik dinasti politik di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Ratu Atut Chosiyah serta di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Achmad Dimyati Natakusumah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontestasi Pilkada Banten 2024 memperlihatkan bahwa politik dinasti bukanlah kekuasaan absolut tunggal, melainkan suatu arena persaingan antar-dinasti yang terus beradaptasi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan. Oleh karena itu, kelangsungan politik dinasti menjadi masalah serius bagi pembangunan politik di Indonesia, khususnya dalam menjamin kualitas demokrasi lokal yang lebih terbuka dan partisipatif.

A CRITICAL PERSPECTIVE ON POLITICAL COMMUNICATION MANAGEMENT IN INDONESIAN DEMOCRACY IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION

Muhamad Agung Dharmajaya — 2026-01-12

Political communication is an important element in the democratic process, especially in the Presidential Election (Pilpres). However, political communication practices in Indonesia are often characterized by various problems. This research aims to analyze the political communication management used by presidential candidates and their campaign teams in the 2024 presidential election. This research uses qualitative research methods. The data collection technique in this research is literature study. The data that has been collected is then analyzed in three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that in the 2024 presidential election, presidential candidates and their campaign teams used various political communication management strategies to influence public opinion and win the election. They utilize mass media, social media, and campaign events with voters to spread campaign messages and build a positive image. Personal branding techniques and story narratives are used to create emotional closeness with voters and strengthen the candidate's political identity. In addition, candidates also use influencers and influential supporters to increase the candidate's visibility and popularity. All these efforts are designed to win public support and ensure victory in the presidential election.

THE GENDER IMPACT OF FISCAL CAPACITY AND PUBLIC SPENDING: AN INTER-PROVINCIAL STUDY OF LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

Sandhyakalaning Jiwatami Ridwan Putri — 2026-01-14

This study investigates the relationship between local fiscal capacity, public sector expenditure, gender equality, and economic inclusion across districts and cities in West Java, Central Java, and East Java from 2015 to 2024. Using a panel dataset combining gender indicators (IPG, IDG), inclusive economic development (IPEI), and fiscal variables (PAD, DAK, and sectoral expenditures), the analysis relies exclusively on correlation-based evidence to explore the structural linkages within the fiscal–gender–inclusion nexus. The results reveal that PAD is positively correlated with education, health, and economic spending, while DAK exhibits a compensatory negative correlation with most development indicators, consistent with its allocation to more disadvantaged regions. Sectoral spending shows divergent patterns: health expenditure correlates positively with gender development (IPG), education spending shows a small negative relationship due to targeting of lagging areas, and economic spending demonstrates weak gender-related linkages. Both IPG and IDG are positively associated with IPEI, indicating that regions achieving higher gender equality also experience more inclusive economic outcomes. Overall, the findings support theoretical expectations that fiscal capacity and public spending shape gender and inclusion outcomes, but also highlight substantial provincial disparities in fiscal effectiveness. The study underscores the need for gender-responsive and regionally targeted fiscal strategies to promote inclusive development.

DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO

Aslikh Jalaludin — 2026-01-14

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Collaborative Governance dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang dibahas pada proses interaksi antarpemangku kepentingan, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, serta mekanisme kolaborasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Guna mendekati masalah ini mengacu pada acuan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang menekankan kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, dan hasil kolaborasi. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi dengan melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, sekolah, dan kader posyandu, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Kajian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam Program MBG di Bojonegoro berkembang secara adaptif melalui kombinasi mekanisme formal dan komunikasi digital informal. Kepemimpinan fasilitatif yang fleksibel dan berbagi peran mampu meningkatkan koordinasi, kecepatan respon, serta kepercayaan antarktor, sehingga memperkuat efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal.

EVALUATION OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS' PEOPLE'S SCHOOL POLICY IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL SECURITY AND EMPOWERMENT SYSTEM

R. Willya Achmad W. — 2026-01-17

People's Schools are expected to become a strategic instrument in strengthening the socio-economic independence of communities. This study aims to evaluate the effectiveness of the Ministry of Social Affairs' (Kemensos) People's School policy within the framework of the Social Security System and community empowerment efforts. People's Schools are expected to become a strategic instrument in strengthening the socio-economic independence of communities. This research used a qualitative approach with descriptive methods, through analysis of policy documents, in-depth interviews, and observations of program implementation in the field. The results indicate that the implementation of the Ministry of Social Affairs' People's School policy demonstrates a shift from charitable social assistance to more strategic and sustainable empowerment, by providing inclusive education, boarding facilities, and meeting basic needs for children from extremely poor families to break the intergenerational cycle of poverty. Despite its significant potential as an instrument for improving the quality of human resources through strengthening academics, character, and vocational skills, and supporting the placement of graduates, the program's effectiveness is still hampered by challenges related to the distribution and capacity of educators, governance, selection transparency, and the inadequate involvement of appropriate actors. Therefore, strengthening cross-institutional coordination, increasing teacher capacity, and improving governance are key to ensuring that People's Schools operate more adaptively, accountably, and have a maximum impact on the social empowerment of vulnerable communities.

MELAYANI DENGAN INTEGRITAS: MAMBANGUN BUDAYA KARAKTER PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE

Wasono Ginanjar Mulyo — 2026-01-17

Penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya integritas dan budaya etis dalam pelayanan publik Indonesia yang masih dihadapkan pada tantangan birokrasi hierarkis, lemahnya akuntabilitas, serta praktik administratif yang belum sepenuhnya berorientasi nilai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mensintesis berbagai strategi penguatan budaya karakter pelayanan publik di Indonesia melalui perspektif New Public Governance (NPG). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA. Dari 58 kajian literatur yang dikumpulkan, 26 studi terpilih setelah melalui dua tahap penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu kesesuaian topik, indeksasi Scopus, dan tahun publikasi lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya karakter pelayanan publik di Indonesia dapat dicapai melalui tiga dimensi utama: (1) penguatan integritas pelayanan publik yang berlandaskan nilai moral dan akuntabilitas; (2) strategi pengelolaan intervensi etis birokratis untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik; serta (3) implementasi diskresi moral birokrasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Kesimpulannya, penerapan prinsip NPG mendorong transformasi birokrasi Indonesia dari sistem berbasis aturan (rule-based system) menuju sistem berbasis nilai (value-driven system), di mana aparatur publik berperan sebagai pelayan dan agen moral yang menjunjung empati, integritas, serta tanggung jawab sosial dalam setiap praktik pelayanan publik.

DARI PARTISIPASI KE AKSI: MENCIPTAKAN KOLABORASI BERKELANJUTAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Verawati Skaut — 2026-01-21

Partisipasi masyarakat kini memegang peranan krusial dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, mencerminkan tren global peningkatan keterlibatan publik dalam isu-isu penting. Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan merupakan fondasi penting dalam negara demokrasi, dimana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kebijakan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah, dengan penekanan pada pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Sumber data secara sistematis diklasifikasikan ke dalam data sekunder yang bersumber dari kumpulan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata dapat dilakukan dengan mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah melalui kolaborasi multi-stakeholder.yang melibatkan bukan hanya masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan kontribusi tambahan dalam menciptakan solusi yang inovatif dan efektif.

KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DEBITUR SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN CIREBON

Poetri Sari Moeljani — 2026-01-31

Penelitian didasarkan pada masalah yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan mengunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian yaitu kualitas pelayanan informasi debitur SLIK di Kantor OJK Cirebon belum optimal karena belum semua dimensi kualitas pelayanan terpenuhi dengan baik. Pelayanan informasi debitur SLIK menghadapi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan kualitas pelayanan informasi debitur SLIK di Kantor OJK Cirebon belum optimal. Upaya-upaya telah dilakukan oleh Kantor OJK Cirebon untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi debitur SLIK tetapi upaya-upaya tersebut belum optimal.