PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

KEPEMIMPINAN VISIONER DAN IDEOLOGI LOKAL DALAM PIDATO PERDANA ANGELA IDANG BELAWAN

Eka Jaya Putra Hatika Embang — Tue, 21 Oct 2025 03:41:08 +0000

Pidato perdana kepala daerah merupakan instrumen strategis yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi sebagai wacana kebijakan yang mencerminkan nilai kepemimpinan dan arah pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna kepemimpinan dan arah kebijakan dalam pidato perdana Bupati Mahakam Ulu tahun 2025 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough. Data utama berasal dari teks pidato resmi yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Mahakam Ulu tanggal 6 Oktober 2025 dan didukung oleh literatur terkait kepemimpinan publik serta komunikasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato tersebut mengandung tiga dimensi utama: (1) dimensi teks menampilkan kepemimpinan visioner, etis, dan berorientasi pelayanan publik; (2) dimensi praktik diskursif menunjukkan peran pidato sebagai dokumen kebijakan hasil ko-produksi politik dan birokrasi; dan (3) dimensi praktik sosial menegaskan integrasi nilai budaya lokal seperti gotong royong dan simbol bahtera sebagai sumber legitimasi pemerintahan. Kesimpulannya, pidato perdana Bupati Mahakam Ulu berfungsi sebagai media komunikasi pemerintahan yang menyatukan bahasa, kekuasaan, dan kebijakan publik, sekaligus merepresentasikan model kepemimpinan kolaboratif dan transformasional berbasis nilai lokal dalam konteks otonomi daerah.

ADVOKASI BEM KEMA UNPAD SEBAGAI CIVIL SOCIETY UNTUK PENINGKATAN FASILITAS PEDESTRIAN DI KAWASAN PENDIDIKAN JATINANGOR

Muhammad Ghifari Arfananda, Azril Alfian Finanda, Muradi — Wed, 29 Oct 2025 12:57:50 +0000

Penelitian ini membahas upaya advokasi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kema Universitas Padjadjaran sebagai bagian dari civil society dalam rangka meningkatkan fasilitas pedestrian di Kawasan Pendidikan Jatinangor. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus: data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus BEM, observasi lokasi, dan kajian dokumen advokasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi BEM meliputi: (1) kajian berbasis bukti untuk memetakan kebutuhan dan risiko pedestrian; (2) propaganda publik melalui kampanye, media sosial, dan kegiatan kampus untuk membangun dukungan masyarakat; serta (3) audiensi dan lobi formal kepada pemerintah daerah untuk mendorong perencanaan dan alokasi anggaran. Kesimpulannya, peran BEM Kema Unpad sebagai civil society efektif dalam menciptakan agenda publik dan membuka ruang dialog kebijakan, namun keberlanjutan hasil advokasi membutuhkan kolaborasi institusional dan pemantauan partisipatif untuk memastikan implementasi infrastruktur yang berkelanjutan.

THE INFLUENCE OF ICONIC AND CULTURALLY ROOTED POLICE BUILDINGS ON PUBLIC TRUST: A QUALITATIVE STUDY AT THE TANJUNG BATU POLICE SECTOR

Syaparudin Akso — Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 +0000

Public trust in the police institution is a crucial element in maintaining social order and institutional legitimacy. In recent years, efforts to humanize public services through architectural design have gained increasing attention, particularly amid growing public skepticism toward the Indonesian National Police (Polri). This study aims to explore how iconic police building designs rooted in local culture influence public trust through symbolic and cultural representation. A qualitative approach with a single-case study design was employed, focusing on the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Tanjung Batu Police Sector, which features distinctive architectural elements such as traditional roof structures, local wood materials, and regional cultural ornaments. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and visual documentation. The findings reveal that these architectural elements foster emotional connection, a sense of comfort, and public perceptions of openness and professionalism within the police institution. These results highlight the importance of integrating local identity into public service infrastructure design as a strategic effort to build public trust and strengthen institutional credibility.

PERTENTANGAN NILAI HUKUM TERHADAP KEVAKUMAN BATASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN DALAM MENGUJI KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK

Unggul Basoeky — Thu, 13 Nov 2025 13:58:47 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisa kevakuman hukum batasan pengujian penetapan tersangka oleh penyidik dalam pra peradilan akibat pertentangan nilai hukum keadilan dan kepastian hukum. sisi nilai keadilan memberi banyak kesempatan bagi tersangka untuk memulihkan harkat dan martabatnya namun dari sisi kepastian hukum berdampak menimbulkan ketidaktertiban hukum terhadap penanganan penegakan hukum. rumusan norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan hanya mengatur tentang satu sisi putusan yang diterima namun belum mengatur sisi putusan yang ditolak. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan penelitian ini adalah putusan mahkamah konstitusi yang mengatur pengujian penetapan tersangka sebagai perluasan objek praperadilan merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlakuan yang adil di mata hukum.