PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik

PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PENGARSIPAN DIGITAL TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SEREANG KECAMATAN MARITENGNGAE

Nur Istiqomah, Lukman, Andi Uceng — Fri, 15 May 2026 08:05:34 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi program pengarsipan digital terhadap pelayanan administrasi di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae. Penelitian dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas pelayanan, masih adanya pengarsipan manual, keterbatasan kemampuan aparatur dalam penggunaan teknologi, serta belum optimalnya sarana digital. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Responden berjumlah 75 orang yang terdiri dari masyarakat pengguna layanan dan aparatur desa, dipilih melalui teknik simple random sampling menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengarsipan digital berada pada kategori baik dengan persentase 74,86%, demikian pula pelayanan administrasi berada pada kategori baik. Secara parsial, implementasi pengarsipan digital berpengaruh positif sebesar 42,3% dan signifikan terhadap pelayanan administrasi, ditunjukkan oleh nilai signifikansi < 0,05 sehingga hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, semakin baik implementasi pengarsipan digital, maka semakin meningkat kualitas pelayanan administrasi di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae.

ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN MELALUI APLIKASI MOBILE JKN DI PUSKESMAS KECAMATAN KULO

Nurul Hiqmah, Lukman, Sapri — Fri, 15 May 2026 08:19:16 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN di Puskesmas Kecamatan Kulo serta mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan melalui aplikasi tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan pelayanan kesehatan berbasis digital yang menuntut kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi dan masih ditemukan masyarakat yang lebih memilih mengurus administrasi secara manual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien pengguna aplikasi Mobile JKN di Puskesmas Kecamatan Kulo, dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien terhadap pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN berada pada kategori puas dengan persentase sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN telah cukup mampu memenuhi harapan pasien serta memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, kualitas pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN juga berada pada kategori puas dengan persentase sebesar 74%. Dimensi responsiveness dan empathy memperoleh nilai tertinggi, sedangkan dimensi tangibles masih memerlukan peningkatan terutama pada fasilitas pendukung pelayanan.

IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA SINDANGSARI, KECAMATAN CIRANJANG, KABUPATEN CIANJUR

Sendy Dwi Astuti Jarkasi, Sait Abdullah, Abdul Rahman — Thu, 21 May 2026 10:11:06 +0000

Ketahanan pangan desa telah menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional dalam pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan program ketahanan pangan dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa di Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur dan mengidentifikasi faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi transcendental untuk memahami pengalaman dan realitas implementasi kebijakan di tingkat desa. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Sindangsari secara administratif telah mengikuti ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa, namun secara substansi belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal implementasi kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa program relatif sesuai dengan karakteristik lingkungan agraris desa, tetapi masih terdapat kelemahan pada kapasitas pelaksana, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kejelasan proses pelaksanaan. Kendala utama implementasi berkaitan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum tersedianya prosedur operasional yang terstandar, dan lemahnya sistem informasi yang mendukung penentuan sasaran program.

STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH PRODUKSI MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

Hardi Fridessoni, Yenny Martha Diana Nugraha, Zulkarnaini — Thu, 21 May 2026 10:34:56 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan limbah produksi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Program MBG sebagai kebijakan nasional yang berorientasi pada peningkatan status gizi masyarakat memiliki implikasi lingkungan yang signifikan, terutama terkait peningkatan volume limbah organik dan anorganik dari aktivitas produksi makanan skala besar. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 sumber literatur relevan periode 2020–2026 yang membahas pengelolaan limbah pangan, program makan sekolah, dan strategi keberlanjutan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa limbah produksi MBG didominasi oleh limbah organik seperti sisa makanan dan bahan baku, serta limbah anorganik seperti plastik kemasan dan wadah sekali pakai. Strategi pengelolaan yang efektif meliputi penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), pemilahan limbah sejak sumber, pengolahan limbah organik melalui komposting, penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta penguatan edukasi dan regulasi. Selain itu, keberhasilan implementasi strategi sangat dipengaruhi oleh integrasi kebijakan lintas sektor, pengawasan yang sistematis, serta perubahan perilaku pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan limbah produksi yang berkelanjutan menjadi komponen krusial dalam memastikan bahwa Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan.

PENGARUH TINGKAT KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP TERHADAP ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM ANUGRAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Resky Putriani, Monalisa Ibrahim, Muh. Arisal Asad — Fri, 22 May 2026 03:47:19 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika pelayanan publik, tingkat kepuasan pasien rawat inap, serta pengaruh kepuasan pasien rawat inap terhadap etika pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Anugrah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pasien rawat inap sebanyak 117 orang, dengan jumlah sampel 54 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin melalui teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan penyebaran kuesioner. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Anugrah Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik. Sementara itu, tingkat kepuasan pasien rawat inap berada pada kategori kurang baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan pasien rawat inap terhadap etika pelayanan publik.

PENGARUH PENERAPAN E-GOVERMENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nur Maayisyah Putri, Jamaluddin Ahmad, Lukman — Fri, 22 May 2026 04:44:14 +0000

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap kualitas layanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jumlah populasi mencakup 1.496 warga yang menggunakan layanan digital, sementara sampel diambil dari 94 responden menggunakan teknik purposive sampling dengan formula Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyebaran kuesioner, serta kajian literatur. Teknik analisis mencakup statistik deskriptif, uji validitas dan reabilitas, serta regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dinilai baik, yang didukung oleh kehadiran regulasi pemerintah, pemanfaatan aplikasi layanan digital, serta penggunaan media elektronik dalam mengurus administrasi kependudukan. Kualitas layanan publik berada pada tingkat sangat baik, yang ditunjukkan oleh kompetensi aparat dalam melayani masyarakat dengan responsif, sopan, serta memudahkan warga dalam pengurusan dokumen kependudukan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan e-government memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan publik dengan berkontribusi sebesar 48,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA TOMOHON

Ika Oktaria Gaib, Evie E. Masengi, Laurens Bulo — Sat, 23 May 2026 06:29:41 +0000

Penelitian ini menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Studi menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan melibatkan 31 aparatur yang terlibat dalam pembinaan statistik sektoral sebagai responden penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi program. Namun, pengujian simultan memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Struktur birokrasi menjadi variabel yang menunjukkan kontribusi paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Selain itu, hubungan antara variabel independen dan implementasi program berada pada kategori sangat kuat dengan kemampuan model menjelaskan variasi implementasi program sebesar 66,6 persen. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi dipengaruhi oleh keterpaduan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi prosedur kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah.

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA DI DESA MARGOSARI DAN DESA MARGOTOTO TAHUN 2022

Novika Dwi Lestiana, Syarief Makhya, Pitojo Budiono — Sat, 23 May 2026 07:09:46 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembangunan desa berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 di Desa Margosari dan Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa berbasis SDGs Desa di kedua desa telah berjalan, namun dengan tingkat capaian yang berbeda. Desa Margosari menunjukkan pelaksanaan yang lebih optimal pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, ditandai dengan adanya capaian skor SDGs Desa serta program-program yang mendukung peningkatan IPM. Sementara itu, Desa Margototo belum menunjukkan capaian yang optimal, terutama pada aspek kesehatan dan ekonomi, serta belum memiliki skor capaian SDGs Desa. Kendala utama yang dihadapi kedua desa adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi serta belum optimalnya dukungan terhadap sektor ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan koordinasi antarorganisasi, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa berbasis SDGs Desa dalam meningkatkan IPM.

IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TOMOHON

Dwi Raharjo, Wilson Bogar, Recky H. E. Sendouw — Sat, 23 May 2026 07:23:32 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi lima unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian di BPS Kota Tomohon. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan kunci yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian internal di BPS Kota Tomohon dinilai cukup tetapi perlu penguatan. Dari lima komponen COSO, kegiatan pengendalian memiliki pelaksanaan terbaik karena prosedur verifikasi berlapis dan pembagian tugas yang jelas. Informasi dan komunikasi menjadi komponen yang membutuhkan perhatian terbesar karena masih terjadi kesenjangan data antara unit teknis dan keuangan yang berkontribusi langsung terhadap penurunan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 97,13 pada tahun 2023 menjadi 93,20 pada tahun 2024. Lingkungan pengendalian telah menunjukkan komitmen pimpinan yang kuat, namun internalisasi nilai pengendalian pada staf operasional belum merata. Penilaian risiko masih bersifat reaktif terhadap perubahan kebijakan mendadak dari pusat. Kegiatan pemantauan telah dilakukan secara rutin namun masih bersifat reaktif karena belum adanya sistem peringatan dini berbasis data.

RESPON MASYARAKAT MULTIETNIK TERHADAP KEPEMIMPINAN ADAPTIF DAN INKLUSIF: STUDI FENOMENOLOGI PADA MASYARAKAT ADAT DAN PENDATANG DI PROVINSI LAMPUNG

Allif Panszha Riadi, Pitojo Budiono, Robi Cahyadi Kurniawan — Sat, 23 May 2026 07:27:20 +0000

This study aims to analyze the responses of multiethnic communities toward adaptive and inclusive leadership and its implications for social justice perceptions in heterogeneous regions. Using a qualitative approach with phenomenological design, this research explores the subjective lived experiences of indigenous and migrant communities in interpreting regional leadership practices in Lampung Province. Data were collected through in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) conducted separately among ethnic groups. Results show that adaptive leadership is perceived positively when leaders manage conflicts dialogically, respect local values, and demonstrate genuine presence in social dynamics. Inclusive leadership is widely accepted when public services and regional policies provide equal treatment, participatory space, and recognition of multiethnic cultural identities. The study finds that adaptive and inclusive leadership positively correlates with the formation of social justice perceptions, particularly in distributive and procedural dimensions. Procedural justice emerges as the most dominant factor in building social trust and leadership legitimacy. This research reinforces the importance of citizen-centric approaches in leadership studies.

IMPLEMENTASI SISTEM MERIT ASN SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN KEBIJAKAN

Iqhlas Alvajri, Maulana Mukhlis, Robi Cahyadi Kurniawan — Sat, 23 May 2026 07:59:19 +0000

Penelitian ini dirancang dengan objektif untuk menganalisis implementasi prinsip meritokrasi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen krusial dalam agenda reformasi birokrasi, seraya mengeksplorasi beragam determinan yang berkontribusi pada efektivitas penerapannya. Pendekatan metodologis yang diadopsi adalah kualitatif, diperkuat dengan metode deskriptif. Akuisisi data dilaksanakan melalui tinjauan komprehensif terhadap dokumentasi regulasi dan laporan terkait praktik meritokrasi ASN, dilengkapi dengan pelaksanaan wawancara mendalam bersama para pemangku kepentingan dalam administrasi kepegawaian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik guna menemukan pola-pola tertentu serta keterkaitan antar faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit ASN telah diimplementasikan dalam berbagai aspek manajemen kepegawaian dan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas birokrasi. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi sistem merit meliputi kapasitas kelembagaan, komitmen dan kepemimpinan birokrasi, efektivitas sistem manajemen kepegawaian, serta budaya organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem merit ASN sebagai instrumen reformasi birokrasi sangat bergantung pada sinergi antara faktor kebijakan, kelembagaan, dan perilaku organisasi. Oleh karena itu, penguatan faktor-faktor tersebut menjadi peranan wajib dalam mengkonstruksi aparatur pemerintahan yang berintegritas profesional dan berorientasi pada kinerja.

ANALISIS FACILITATIVE LEADERSHIP DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN STAKEHOLDER PADA KEBIJAKAN PEMBATASAN HIBURAN DI TULANG BAWANG

S. Khodijah, Ari Darmastuti, Nidaul Muthmainnah — Sat, 23 May 2026 00:00:00 +0000

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan implementasi seleksi Program Magang IM Jepang di Kabupaten Karawang, yang mencatat tingkat kegagalan yang drastis di mana hanya 14 dari 1.500 pelamar yang lolos. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif dan Teori Interaksi Kontekstual (CIT) Bresser, penelitian ini secara khusus menyelidiki variabel "Sumber Daya" yang menentukan interaksi antara birokrasi dan pelamar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan peserta Disnakertrans, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi pada dasarnya disebabkan oleh defisit sumber daya multidimensional. Meskipun pemerintah daerah berhasil mengurangi keterbatasan fiskal dan staf melalui strategi jaringan dan optimalisasi aset, hambatan fatalnya adalah "kesenjangan kompetensi" yang parah di antara kelompok sasaran. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelamar kekurangan sumber daya kumulatif, khususnya logika matematika dan daya tahan fisik yang dibutuhkan oleh standar G-to-G yang ketat. Studi ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan terkait kualitas tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri global tidak dapat diselesaikan hanya dengan seleksi administ

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYESUAIKAN KAPASITAS FISKAL PASCA EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP TRANSFER KE DAERAH

Vrenanda Bella Yozevi, Maulana Mukhlis, Pitojo Budiono — Sat, 23 May 2026 08:06:20 +0000

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal nasional, namun kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah, khususnya melalui penyesuaian transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah serta mengkaji peran dan strategi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kapasitas fiskalnya pasca penurunan atau penyesuaian transfer ke daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan daerah, dokumen anggaran, serta kebijakan terkait transfer ke daerah, yang diperkuat dengan wawancara terbatas kepada pihak terkait di pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyesuaian kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Pemerintah daerah merespons kondisi tersebut melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi dan prioritisasi belanja, serta penerapan kebijakan fiskal adaptif. Penelitian ini menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah dan penerapan tata kelola fiskal yang baik menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan anggaran pemerintah pusat.

NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILU DAN PILKADA SEJAK TAHUN 2024 DI KOTA PANGKALPINANG

Irvan Ansyari, Andri Fernanda — Mon, 01 Jun 2026 03:29:43 +0000

Netralitas birokrasi adalah isu klasik yang selalu menjadi masalah baik itu pada perhelatan Pemilu Nasional ataupun Pilkada, Posisi birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan politik membuatnya urgent sekaligus rentan untuk dipolitisasi untuk kepentingan pilpres ataupun pilkada. Fenomena ini terjadi di Kota Pangkalpinang khususnya dalam perheletan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 silam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam untuk memvalidasi data terkait dengan netralitas ASN. Hasil penelitian membuktikan adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat struktural berstatus sebagai ASN. Pelanggaran yang dilakukan bervariasi, pelanggarannya bervariasi seperti dari membuat konten di media sosial, hingga terang-terangan memanfaatkan relasi kuasa untuk memihak kepada salah satu paslon pada saat itu. Sistem berjenjang dalam birokrasi kita membuat ASN dengan posisi lebih rendah mudah dimanfaatkan misalnya untuk melakukan mobilisasi data, memfasilitasi kegiatan-kegiatan kendati itu kegiatan yang berpotensi menghasilakn terjadinya konflik kepentingan atau keberpihakan kepada salah satu paslon. Dampaknya tentu berpengaruh terhadap pelayanan publik karena ASN yang cenderung lebih fokus untuk menerima perintah atasan akan tidak fokus lagi melakukan tugasnya secara substansial.

MENCEGAH PILKADA CALON TUNGGAL: MANUVER POLITIK PDI PERJUANGAN PADA PILKADA KABUPATEN BOGOR 2024

Muhamad Jafier Viola Rajabani, Ratnia Solihah — Mon, 01 Jun 2026 13:49:23 +0000

Penelitian ini menganalisis rasionalitas manuver politik PDI Perjuangan sebagai penantang tunggal melawan hegemoni koalisi raksasa 17 partai pada Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, pengumpulan data dilakukan menggunakan analisis dokumen serta wawancara mendalam bersama informan kunci, Bayu Syahjohan. Studi ini memadukan konsep poliarki Robert A. Dahl dan teori koalisi rasional William H. Riker untuk membedah anomali elektoral tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan maju sendirian dengan probabilitas kekalahan tinggi bukanlah tindakan irasional, melainkan strategi jangka panjang (long game) guna mengakuisisi kompensasi strategis (side-payments). Dalam perspektif Dahl, manuver ini secara de facto mencegah fenomena calon tunggal dan menyelamatkan pilar kontestasi publik. Melalui kacamata Riker, kekalahan elektoral tersebut dikalkulasi demi empat payoff fundamental: (1) modal simbolik sebagai penjaga demokrasi, (2) konsolidasi aliansi oposisi yang sukses menarik faksi non-parlemen, (3) akuisisi 599.453 suara murni (27,77%) sebagai investasi politik menuju 2029, dan (4) pemetaan faktual atas ekosistem pragmatisme (high-cost politics) di akar rumput. Penelitian ini berkontribusi menjembatani dikotomi antara analisis normatif dan kalkulasi rasional dalam menjelaskan dinamika oposisi di tengah kuatnya arus kartelisasi politik lokal.

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP TINGKAT KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA ALLAKUANG KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dewi Saputri, Sofyan B., Muh. Rohady Ramadhan — Tue, 02 Jun 2026 03:34:47 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan PKH, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, dan tingginya ketergantungan terhadap bantuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi sebanyak 197 penerima manfaat PKH dan sampel sebanyak 66 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa implementasi PKH berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pendamping PKH dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PEGADAIAN LANCIRANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nurhakimah, Sofyan B., Sapri — Wed, 03 Jun 2026 13:18:53 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Pegadaian Lancirang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 97 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 3.883 nasabah. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan program IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Peningkatan kualitas pelayanan pada seluruh dimensi SERVQUAL secara konsisten akan meningkatkan kepuasan nasabah Pegadaian Lancirang.

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN PEMERINTAH DESA COMPONG, KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Agussalim S, Sundari, Hardianti — Tue, 09 Jun 2026 09:07:02 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak efektivitas distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap transparansi anggaran di Pemerintah Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan melibatkan 103 orang sebagai responden. Proses pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik, yakni kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif berbantuan program SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penyaluran BLT berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 76%. Sementara tingkat transparansi anggaran pemerintah desa juga berada pada kategori baik dengan persentase sebesar 71%. Ketepatan waktu penyaluran menjadi indikator efektivitas tertinggi, sementara kejelasan informasi menjadi indikator transparansi terendah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin efektif penyaluran BLT, maka semakin baik pula tingkat transparansi anggaran pemerintah desa. Namun demikian, aspek sosialisasi, ketepatan sasaran penerima, dan kejelasan informasi masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS APARATUR DESA SIPODECENG, KECAMATAN BARANTI, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Irfan Abbas, Hariyanti Hamid, Hardianti — Thu, 11 Jun 2026 14:51:01 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan kapasitas teknis aparatur Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekaligus memetakan berbagai faktor determinan keberhasilannya. Isu krusial yang melatarbelakangi riset ini adalah adanya kesenjangan (gap) kompetensi birokrasi desa dalam mentransformasikan materi pelatihan ke dalam praktik pelayanan publik harian, meskipun didukung oleh alokasi anggaran Dana Desa yang signifikan. Pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif diterapkan sebagai metode penelitian. Data primer dihimpun secara komprehensif melalui teknik observasi, telaah dokumen resmi, serta wawancara mendalam bersama 6 informan kunci yang dipilih secara purposive. Guna menjamin akurasi, validitas, dan kedalaman interpretasi temuan, seluruh data kualitatif dianalisis secara sistematis menggunakan bantuan perangkat NVivo 12 Pro. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa program pelatihan telah berjalan efektif berdasarkan lima indikator, yang tecermin dari pencapaian tujuan, efisiensi pelaksanaan, kepuasan peserta, perubahan perilaku kerja, dan peningkatan produktivitas organisasi. Capaian positif tersebut didorong oleh sejumlah faktor determinan, meliputi komitmen kuat kepemimpinan, motivasi internal aparatur, budaya kerja yang kolaboratif, serta kontinuitas pelaksanaan pelatihan. Kendati demikian, tingginya beban kerja administratif dan ketiadaan bimbingan lanjutan menjadi hambatan utama yang menghambat institusionalisasi kompetensi baru secara merata di seluruh lini birokrasi. Riset ini merekomendasikan pelembagaan mekanisme pendampingan pascapelatihan yang terstruktur demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP SISTEM INFORMASI PERIZINAN EDAR PRODUK OBAT DAN MAKANAN: STUDI PADA BBPOM DI MATARAM

Basuki Murdi Hartono, Siti Aisyah, Zulkarnain Umar — Fri, 12 Jun 2026 10:24:49 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sistem informasi perizinan edar produk obat dan makanan pada BBPOM di Mataram. Model penelitian mengadaptasi Information Systems Success Model DeLone dan McLean dengan menguji pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap penggunaan aktual, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan teknik sensus terhadap 107 pelaku usaha pangan yang pernah menggunakan layanan perizinan digital. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi meningkatkan penggunaan aktual. Kualitas informasi dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Namun, kualitas layanan berpengaruh negatif terhadap penggunaan aktual, sementara penggunaan aktual tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna maupun manfaat bersih. Kepuasan pengguna menjadi prediktor terkuat manfaat bersih dan memediasi pengaruh kualitas informasi serta kualitas layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat layanan perizinan digital lebih banyak ditentukan oleh mutu pengalaman pengguna daripada tingginya intensitas penggunaan sistem. Perbaikan layanan perlu diarahkan pada penyederhanaan informasi, penguatan bantuan mandiri, dan peningkatan kepastian proses.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP KINERJA APARATUR DI KANTOR DESA TANETE, KECAMATAN MARITENGNGAE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ahmad Maulana, Irwan, Muh. Akbar Ali — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap kinerja aparatur di Kantor Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah masyarakat yang memperoleh pelayanan di Kantor Desa Tanete, dengan jumlah sampel sebanyak 92 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berada pada kategori baik, kinerja aparatur desa juga sudah berada pada kategori baik. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa. Dengan demikian, semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa, maka semakin baik pula kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI PT YAMAHA SURACOJAYA ABADI MOTOR

Nurhidaya Sahlan, Andi Uceng, Muhammad Arisal Asad — Thu, 18 Jun 2026 09:27:31 +0000

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan administrasi terhadap kepuasan konsumen dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pelat nomor kendaraan di PT Yamaha Suracojaya Abadi Motor Cabang Sidenreng Rappang. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih adanya keluhan dari konsumen mengenai keterlambatan penyelesaian dokumen kendaraan serta penyampaian informasi administrasi yang dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei. Populasi penelitian berjumlah 110 konsumen, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 52 responden yang dipilih melalui teknik random sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan kajian pustaka, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Unsur-unsur kualitas pelayanan yang mencakup bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terbukti memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan administrasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen yang dihasilkan.

PERAN MONITORING DAN EVALUASI PRODUKTIVITAS DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN TENAGA KERJA PADA UMKM BINAAN UPT BLP2TK SURABAYA

Cahyanti Yuaningsih — Fri, 19 Jun 2026 13:13:12 +0000

Peneltitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran monitoring dan evaluasi produktivitas dalam mendukung pertumbuhan tenaga kerja pada UMKM binaan UPT BLP2TK Surabaya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi laporan monitoring dan evaluasi produktivitas UPT BLP2TK Surabaya tahun 2025. Pengolahan data dilakukan berdasarkan model analisis Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data dab verifikasi serta penarikan kesimpulan. Monitoring dan evaluasi produktivitas berperan penting dalam memperkuat efektivitas manajemen usaha, meningkatkan produktivitas kerja, serta mendukung kemampuan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan hasil pelatihan guna mendorong pertumbuhan usaha dan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha yang tercermin dari bertambahnya volume produksi, peningkatan omzet penjualan, serta meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja. Selain berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, program produktivitas juga mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Walaupun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi, kegiatan monitoring dan evaluasi produktivitas terbukti berperan strategis sebagai instrumen dalam mendorong pengembangan UMKM serta mendukung pertumbuhan tenaga kerja yang berkelanjutan.

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN LAYANAN FIXED BROADBAND DI WILAYAH INDONESIA

Siti Lizaria Ardiyanti — Fri, 19 Jun 2026 13:30:40 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh biaya penggelaran dan operasional jaringan, struktur pasar, keterjangkauan layanan, dan tata kelola kebijakan terhadap ketimpangan akses dan pemanfaatan fixed broadband di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data sektoral, dan literatur terkait. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Transaction Cost Economics, Regulatory Capture, Natural Monopoly, Price Discrimination, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), Cooperative Federalism, Digital Divide, serta evaluasi alternatif kebijakan Bardach dan Patashnik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan fixed broadband dipengaruhi oleh tingginya biaya penggelaran jaringan, struktur pasar yang terkonsentrasi, keterjangkauan layanan yang terbatas, serta koordinasi kebijakan yang belum optimal. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan penggelaran jaringan merupakan alternatif paling layak dalam jangka pendek, sementara pengembangan skema tarif yang lebih inklusif dan penggunaan infrastruktur bersama menjadi strategi jangka menengah dan panjang. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital yang lebih inklusif.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) DI DESA KALIWINING KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER

Sutomo, Muhammad Abdurrochim — Fri, 19 Jun 2026 13:37:05 +0000

Kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi di kalangan perempuan perdesaan masih menjadi tantangan utama pemberdayaan masyarakat. Program Jatim Puspa hadir untuk memperkuat kapasitas usaha produktif perempuan graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jatim Puspa di Desa Kaliwining, Jember, menggunakan model implementasi kebijakan David C. Korten yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan informan purposif meliputi penerima manfaat, pendamping, aparatur desa, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pendapatan, meringankan beban modal usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat ketidaksesuaian bentuk bantuan dengan kebutuhan spesifik penerima, minimnya keterampilan manajemen usaha, disparitas pemahaman mekanisme program, serta lemahnya koordinasi dan transparansi. Oleh karena itu, program ini memerlukan optimalisasi menyeluruh pada aspek analisis kebutuhan, pendampingan, pelatihan, sosialisasi, serta koordinasi lintas instansi.

KEBERLANJUTAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA BUDAYA GURABUNGA

Sulha, Idham Taher — Fri, 19 Jun 2026 13:43:15 +0000

Artikel ini mengkaji bagaimana kearifan lokal masyarakat Gurabunga di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola layanan publik guna mendukung keberlanjutan pengembangan ekowisata budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam praktik-praktik adat, nilai sosial komunal, dan mekanisme partisipasi warga yang selama ini menjadi fondasi pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti sistem gotong royong, pranata adat dalam pemanfaatan ruang, dan norma-norma ekologis yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki potensi signifikan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas tata kelola layanan publik di sektor pariwisata. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan struktural, di antaranya lemahnya koordinasi lintas kelembagaan, minimnya pengakuan formal terhadap institusi adat dalam regulasi daerah, serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah lokal. Artikel ini berargumen bahwa keberlanjutan ekowisata budaya Gurabunga tidak akan tercapai hanya melalui pendekatan manajerial teknis semata, melainkan menuntut rekonsiliasi antara sistem pemerintahan formal dan tata kelola berbasis komunitas. Implikasi kebijakan yang dihasilkan mencakup perlunya penguatan kelembagaan adat, pengembangan regulasi yang inklusif, serta pembangunan platform kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan pariwisata.

EVALUASI KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIER ASN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU: PERBANDINGAN PNS DAN PPPK DI UPN VETERAN YOGYAKARTA

Muhammad Al Qodri Revanda Purnama, Ahmad Zaki Fadlur Rohman — Sat, 20 Jun 2026 07:16:46 +0000

Penelitian ini mengevaluasi konfigurasi kelembagaan kebijakan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPN Veteran Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dengan membandingkan outcomes karier antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan Institutional Analysis and Development (IAD) Framework Ostrom (2005). Melalui pendekatan studi kasus kualitatif dengan enam informan kunci dan analisis tematik berbantuan NVivo 12 Plus, penelitian ini menemukan bahwa PNS dan PPPK beroperasi di bawah dua tatanan kelembagaan yang berbeda dalam satu institusi yang sama. PNS memiliki mekanisme karier yang lengkap dan terprediksi melalui PP Nomor 11 Tahun 2017, sementara PPPK menghadapi situasi aksi yang tidak lengkap akibat ketiadaan petunjuk teknis operasional kenaikan jabatan fungsional periodik. Konfigurasi ini menghasilkan outcomes yang setara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun timpang dalam konsekuensi kelembagaan terutama pada kenaikan jabatan fungsional periodik dan jaminan hari tua. Mekanisme umpan balik macet akibat tiga kondisi simultan: terbatasnya akses aktor PPPK pada arena pilihan kolektif, rendahnya insentif aktor PNS mendorong perubahan, serta fragmentasi kewenangan antar tiga kementerian. Konfigurasi ini gagal memenuhi kriteria keadilan distributif dan efektivitas kelembagaan.

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DESA LOMBO KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Badrul Ahmad Ramadhan, Muhammad Rais Rahmat Razak, Herman Dema — Sat, 20 Jun 2026 08:44:17 +0000

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui identifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang didukung aplikasi NVivo 12 Plus melalui teknik coding dan Crosstab Query. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Lombo dalam pembangunan infrastruktur jalan berada pada kategori cukup efektif, namun belum optimal. Faktor pendukung utama adalah partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya, dan komitmen aparatur desa. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan anggaran, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Dari aspek kualitas pelayanan, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi indikator yang paling dominan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pembangunan jalan telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi anggaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-OFFICE DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI DI FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Dani Mustika, Henny Yustisia — Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0000

Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran telah menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan dalam organisasi. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem Electronic Office (E-Office) yang mendukung pengelolaan dokumen secara digital, administrasi persuratan, serta distribusi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan E-Office dalam meningkatkan tata kelola administrasi surat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi yang melibatkan pimpinan fakultas, tenaga kependidikan, dan staf administrasi yang menggunakan sistem E-Office. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Office telah berjalan cukup efektif dalam mendukung tata kelola administrasi surat. Sistem ini mampu mempercepat proses pengelolaan dokumen, mempermudah disposisi secara digital, serta meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pencarian arsip surat. Selain itu, penggunaan E-Office juga mengurangi konsumsi kertas dan meminimalkan risiko kehilangan dokumen. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem, gangguan jaringan internet, serta perlunya pelatihan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, E-Office memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan tata kelola administrasi surat di FMIPA Universitas Negeri Padang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROSES BISNIS DALAM PENATAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Khairunisa, Asha Eilena, Hamka — Sat, 27 Jun 2026 05:26:50 +0000

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan proses bisnis dalam penataan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Kejaksaan RI. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume dokumen SOP AP yang belum terintegrasi dengan peta proses bisnis, adanya tumpang tindih SOP pusat dan daerah, serta belum optimalnya mekanisme reviu dan validasi substansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen terhadap pejabat dan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan proses bisnis dan SOP AP di tingkat pusat maupun daerah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Sosialisasi kebijakan belum rutin dan terstandar, kompetensi aparatur belum merata, validasi masih banyak dilakukan secara manual, sistem digital belum terintegrasi, SOP AP masih dipandang sebagai dokumen administratif, dan kewenangan penyusunan serta penetapan SOP AP masih terfragmentasi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan Pedoman JAMBIN Nomor 01 Tahun 2021 dengan menegaskan SOP AP sebagai proses bisnis level operasional, membentuk Tim Reviewer, mengatur sentralisasi terbatas, melibatkan bidang teknis sebagai pemilik proses, serta mengintegrasikan SOP AP dengan sistem elektronik dan monitoring kinerja.

INOVASI LAYANAN SKCK BAGI EKS WARGA BINAAN MELALUI APLIKASI POLRI SUPER APP

Ajeng Putri Wulan Guritno, Siti Khumayah — Tue, 30 Jun 2026 04:08:49 +0000

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan E-Government pada layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi eks warga binaan melalui Aplikasi Polri Super App di Polres Cirebon Kota dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Government tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, komitmen digitalisasi pelayanan publik dan sosialisasi menyeluruh. Ketersediaan sumber daya finansial, teknologi, dan manusia sudah memadai. Manfaat yang dirasakan petugas berupa berkurangnya beban kerja, sementara eks warga binaan merasakan kemudahan akses, proses cepat, dan berkurangnya rasa sungkan akibat beban psikologis. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital eks warga binaan, ketergantungan pada server pusat, dan masih adanya tindakan residivisme. Inovasi layanan ini terletak pada digitalisasi proses layanan yang fleksibel, aman, dan terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bagi eks warga binaan, terdapat perbedaan yang terletak pada mekanisme pengisian pernyataan perjanjian, mekanisme verifikasi, persyaratan administrasi, dan hasil akhir dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

POLITIK AGRARIA DAN KEGAGALAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM SENGKETA LAHAN SEPASO SELATAN KUTAI TIMUR

Riskah Hardiyanti, Mari Rosieana, Jauchar B, Muhammad Noor, Adam Idris — Tue, 30 Jun 2026 04:19:45 +0000

Penelitian ini menganalisis adanya politik agraria serta kegagalan yang berasal dari collaborative governance yang berada di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan Kelompok Tani Karya Bakti dan PT Kemilau Indah Nusantara (KIN). Konflik ini berasal dari adanya overlapping kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang menimbulkan ambiguitas dalam aspek legalitas dalam penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 sumber literatur relevan pada periode 2020–2026 yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen DPRD Kutai Timur, dan pemberitaan media lokal terkait konflik agraria di Kalimantan Timur. Analisis yang digunakan menggunakan teori Collaborative Governance Ansell & Gash. Hasil penelitian ini memperlihatkan kolaborasi yang lemah serta kurang optimal dalam memberikan transparansi dan kejelasan dokumen kepemilikan, ketimpangan posisi tawar-menawar antara masyarakat dan perusahaan, serta belum ada forum kolaboratif permanen yang mampu menjadi jembatan penghubung antar-stakeholder. Peran DPRD Kutai Timur sebagai fasilitator hanya bersifat administratif dalam menyelesaikan konflik dan belum bisa dikatakan berkelanjutan.