STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN TEBO MENUJU TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM
Abstract
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun pemanfaatan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik sebagai lokasi berdagang sering menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Di Kabupaten Tebo, jumlah PKL meningkat dari 4.892 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 5.650 pelaku usaha pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 15,5 persen. Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kawasan perkotaan, dan terganggunya fungsi ruang publik. Policy paper ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan penataan PKL serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif di Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan penetapan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengatur zonasi lokasi usaha, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan secara terpadu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan penataan PKL yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
References
Amalia, A., Rahayu, M. J., & Utomo, R. P. (2023). Kawasan Alun-Alun Timur Pati sebagai lokasi relokasi pedagang kaki lima. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 18(2), 468-486.
Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2023). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (7th ed.). Thousand Oaks, CA: CQ Press.
Cahyanto, I., Natsir, L. F., & Hidayat, T. (2025). Designing a stakeholder engagement model in educational policy decision-making: a critical literature review. Edum Journal, 8(1), 153-168.
Demas, K. L., & Dewanti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda. Jurnal Ruang, 7(2), 96-104.
Elsaviyanto, Y. A., & Pebrianggara, A. (2026). Digitalisasi Data Usaha Melalui Profiling Data Statistical Business Register (SBR) dan Tagging Usaha Berbasis SW Maps di BPS Kabupaten Sidoarjo. INTELEKTUAL (Jurnal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi), 13(1), 90-108.
Fakriah, F., Nasir, M., Lukman, L., & Abral, E. (2026, March). Dilema Alokasi Anggaran Publik: Kajian tentang Struktur Pengeluaran, Trade-off, dan Perilaku Fiskal di Aceh. In Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe (Vol. 9, No. 1, pp. 162-168).
Giyanti, M. E. P., Nariswari, J. P., Syahrani, B., & Ali, M. (2026). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13(6), 517-527.
Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa: Community empowerment assistance in improving the village economy. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 4(2), 363-375.
Ivan, T., Taqiuddin, Z., Sawab, H., & Haiqal, M. (2023). Kebijakan dan solusi dari Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap keberadaan pedagang kaki lima di ruang kota dan pasar tradisional. Jurnal Serambi Engineering, 8(3).
Jainuri, M., & Sukmana, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 10(2), 107-115.
Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2021). Studi literatur: Penataan dan pemberdayaan sektor informal: Pedagang kaki lima. Jurnal Kajian Ruang, 1.
Persada, M. A., Fatmawati, R., & Rahayu, M. J. (2023). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi. Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman, 5(2), 78-86.
Pramudita, N. S., Maftukha, S. R. I. I., & Al-Amin, M. N. F. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Menggunakan Teori Model Rasional Mengenai Kebijakan Pembentukan Laban Central Park Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(5).
Presiden Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta.
Purwanti, D., Istianah, R., & Oktafiani, K. (2026). Analisis Koordinasi Antar SKPD dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL: Studi Kasus Kota Sukabumi:(Analysis of Coordination Among Local Government Agencies in the Management and Empowerment of Street Vendors: A Case Study of Sukabumi City). Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 9(1), 64-76.
Ridwan, R., & Hendrik, B. (2024). Review Metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Terbaik untuk Seleksi Proposal Penelitian: Evaluasi Berdasarkan Kriteria Efektivitas dan Akurasi. Journal of Education Research, 5(4), 6456-6462.
Sakir, A. R. (2024). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Soppeng: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Soppeng. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 22(1).
Samudra, S. A., & Rachmawati, F. (2026). Analisis Risiko Sosial pada Proyek Perumahan Terjangkau di Jawa Timur. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(1), 964-982.
Sawir, M., & Idris, M. F. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan dan Strategi Inovasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Jayapura. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 13(1), 136-148.
Setiawan, I. A. R., Sasongko, W., & Parlindungan, J. (2026). Alternatif Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember. Journal of Environment Infrastructure and Information System, 2(4), 329-346.
Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprapti, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. Sinektika: Jurnal Arsitektur, 18(2), 160-168.
Suharni, M., Tamelab, V., & Lobo, F. (2023). Strategi Pemerintah Dalam Menertibkan PKL Di Pasar Oesao Dan Pasar Lili Kabupaten Kupang. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), 146-160.
Utama, R. A. (2025). Analisis perumusan kebijakan desa berbudaya kerangka otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 11(2), 369-383.
Wahyudisyah, T., & Rajab, K. (2026). Dinamika Analisis Kebijakan Pendidikan: Perspektif Rasional, Inkremental, Kritis, Postkolonial, dan Evidence-Based Policy. Journal of Education Research, 7(2), 1159-1166.
Wiltsey Stirman, S., Kimberly, J., Cook, N., Calloway, A., Castro, F., & Charns, M. (2012). The sustainability of new programs and innovations: a review of the empirical literature and recommendations for future research. Implementation science, 7(1), 17.
1.png)
