STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. La Ode Muhamad Ichsan Risadi, 2. Murtir Jeddawi, 3. Slamet Djunaedi

doi:10.54783/jv.v11i3.211

1. La Ode Muhamad Ichsan Risadi, 2. Murtir Jeddawi, 3. Slamet Djunaedi 1) Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI: https://doi.org/10.54783/jv.v11i3.211

Keywords: strategi, pariwisata berkelanjutan

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Muna provinsi Sulawesi tenggara. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui analisis SWOT konsep dari rangkuti selanjutnya menggunakan perhitungan tes litmus dari Bryson guna menemukan isu paling strategis yang dapat diterapkan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian berdasarkan analisis SWOT, strategi pembangunan pariwisata yang akan datang dapat dilakukan di antaranya melakukan upaya mengurangi jarak tempuh wisatawan ke objek-objek wisata yang ada, membuat peta wisata, meningkatkan promosi wisata, pengadaan layanan internet dan money changer, meningkatkan kualitas sumber daya di dinas pariwisata Kabupaten Muna, mendorong kerja sama dengan Kabupaten-kabupaten tetangga, meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga non pemerintah, pemberdayaan masyarakat lokal terutama di sekitar objek wisata, dan melakukan pengembangan wisata budaya, bahari (ekowisata) dan pertanian (agrowisata).

Saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Muna, Pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat lokal, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah, Pariwisata harus di kondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat, Pembangunan pariwisata harus dapat memperhatikan perjanjian, peraturan pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan kepada masyarakat.