IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

  • 1. Erfin Eko Bintoro Setyo Haryanto, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Kusworo 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Keywords: implementasi, kebijakan, SIMDA BMDPENDAHULUAN

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah karena permasalahan pengelolaan barang milik daerah yang sering terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Kualitas pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah yang masih kurang baik menjadi masalah selanjutnya, serta faktor hardware dan software di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang tidak memadai untuk menggunakan aplikasi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Grindle 1980: 12 yang menyatakan bahwa “The Succesful Implementation of Public Policy is Influenced by Two Fundamental Variabels That Content of Policy and Context of Implementation”. Hal ini berarti tingkat kesuksesan dari implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh dua variabel yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi tidak langsung, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan Litmus Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat masih belum berjalan dengan baik dan belum mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kaimana.

Hal itu berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti adanya sarana hardware yang tidak memadai dalam menjalankan software SIMDA BMD, dan rendahnya kualitas operator menjadi penyebab belum maksimalnya penerapan kebijakan ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Kaimana khususnya mereka yang bekerja di instansi pemerintahan.

Published
2020-10-16
How to Cite
1. Erfin Eko Bintoro Setyo Haryanto, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Kusworo. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT. VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 11(4), 551-567. https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.226