IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN BUDAYA PEMERINTAHAN DALAM OTONOMI DAERAH

Abstract

Kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah terhadap public, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam menjawab masalah sosial yang masuk tanpa mengundang masalah baru. Implementasi kebijakan publik harus didukung oleh empat pilar utama yaitu komunikasi tata kelola, berbagai penggunaan sumber daya, sikap infrastruktur dalam struktur birokrasi. Dengan menggunakan total aktivitas dan interaksi total, prinsipal di antara para pemangku kepentingan dalam kerangka main rasa saling percaya yang tepat akan menghasilkan kebijakan politik yang memiliki kemampuan untuk merespons masalah yang solid tanpa menghadirkan masalah baru.