Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial

TRANSFORMASI HUKUM SEBAGAI PONDASI EKONOMI DIGITAL SERTA INOVASI DALAM ANALISIS REGULASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Sandi Pradeka Rachmat — 2025-02-12

Transformasi hukum dalam ekonomi digital menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong inovasi. Perkembangan pesat teknologi digital menuntut regulasi yang adaptif agar dapat mengakomodasi perubahan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis regulasi dan kebijakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah terkait transaksi digital telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk ketidakharmonisan regulasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum digital. Dengan strategi ini, diharapkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing global.

PERENCANAAN SISTEM PLTS OFF-GRID 3.300 WP DI KABUPATEN BERAU MENGGUNAKAN PVSYST: ANALISIS POTENSI DAN KEUNTUNGAN

Muhammad Munazar Rizki Arianto — 2025-05-19

Kabupaten Berau memiliki potensi penyinaran matahari yang tinggi, menjadikannya lokasi yang cocok untuk penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid, mengingat sistem kelistrikan PLN UP3 Berau yang masih bergantung pada sistem isolated. Simulasi sistem PLTS berkapasitas 3,3 kWp dengan enam panel surya menunjukkan hasil sebesar 5.229,2 kWh/tahun, yang dapat memenuhi 35% dari kebutuhan energi Gudang AGO PLN UP3 Berau, serta mengurangi emisi karbon sebesar 4,44-ton CO2/tahun. Dengan payback period 8,58 tahun, sistem ini mengalami surplus energi tak terpakai sebesar 172,78 kWh dan defisit energi 230,25 kWh per tahun akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan. Rasio kinerja sistem mencapai 82,3%, dengan kerugian utama disebabkan oleh faktor radiasi/suhu, inefisiensi inverter/baterai, dan kejenuhan kapasitas penyimpanan. Rekomendasi untuk pengoptimalan kapasitas PLTS dan peningkatan efisiensi penyimpanan energi dapat mendukung kemandirian energi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia 2060.

REGULASI JAMINAN HALAL DALAM FARMASI DAN KOSMETIK: KESIAPAN DAN DAMPAKNYA

Endy Muhammad Astiwara — 2025-05-25

Regulasi jaminan halal telah menjadi perhatian penting dalam industri farmasi dan kosmetik di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan berbagai Peraturan Presiden terkait. Kewajiban sertifikasi halal menimbulkan berbagai tantangan bagi pelaku industri dalam menyesuaikan sistem produksi, distribusi, dan tata kelola produk agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, implementasi regulasi ini berdampak signifikan terhadap aksesibilitas produk dan stabilitas pasar, terutama dalam menghadapi ketidakseragaman waktu penerapan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan dampak regulasi jaminan halal terhadap industri farmasi dan kosmetik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber penelitian dan literatur relevan yang kemudian diolah secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang mendalam. Analisis ini memungkinkan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan teknis, kesiapan sumber daya, serta respons dan strategi adaptasi industri terhadap regulasi halal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa regulasi halal membawa perubahan signifikan dalam tata kelola industri farmasi dan kosmetik yang menuntut penyesuaian besar-besaran. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam proses sertifikasi halal yang optimal. Namun, respons proaktif dari industri serta dukungan pemerintah menjadi kunci penting untuk memastikan implementasi regulasi berjalan efektif dan dapat mendorong perkembangan industri halal di pasar domestik maupun global.

KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH: STRATEGI EDUKASI LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM SAGULING BERDAYA

Ummi Rosyidah — 2025-09-30

Perubahan iklim merupakan isu global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk dari sektor persampahan. Sampah organik yang tidak terkelola berpotensi menghasilkan emisi gas metana (CH₄) dan karbondioksida (CO₂) yang dapat mempercepat pemanasan global. Program Saguling Berdaya yang diinisiasi oleh PT PLN IP UBP Saguling menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan melibatkan 26 Bank Sampah Unit (BSU) di wilayah Bandung Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, pola partisipasi masyarakat, serta potensi reduksi sampah dan emisi karbon yang dihasilkan. Program Saguling Berdaya mampu mengelola rata-rata 487,72 ton sampah organik per tahun dalam periode 2023–2025, dengan total 1.463,16 ton. Upaya tersebut berkontribusi pada reduksi emisi metana sebesar 614,53 ton CH₄atau setara dengan 204,84 ton CH₄per tahun. Selain memberikan dampak ekologis berupa penurunan emisi dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, program ini juga menghadirkan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan maggot sebagai pakan ternak, pupuk kasgot, dan kompos SOD. Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat meningkat signifikan, terbukti dari jumlah anggota bank sampah yang naik hampir 144,5% pada tahun 2024 dibandingkan 2023, serta bertambah 36,3% pada tahun 2025. Perkembangan ini dapat dijelaskan melalui kerangka Community of Practice (CoP) yang meliputi domain, community, dan practice, di mana pembelajaran sosial berperan penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat. Program Saguling Berdaya tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi GRK, tetapi juga menjadi media edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi pada konteks program pengelolaan sampah yang lain.