VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KECAMATAN GANEAS, KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Yani Alfian — 2026-07-03

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendoro usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMTSP Jaba mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2026 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). Diharapkan ajang Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. Penata Perizinan Ahli mengungkapkan adanya kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB itu sulit dan berbayar. Namun, kenyataannya sebaliknya.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA ERA DIGITAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Rinny Dewi Anggraeni — 2026-07-03

Saat ini tantangan kompetensi SDM dalam era digital juga semakin kompleks dan beragam. Banyak SDM yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup, seperti kemampuan dalam pengolahan data, manajemen proyek, dan penguasaan perangkat lunak tertentu. Pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang telah diotomatisasi atau dilakukan dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, SDM perlu belajar cara bekerja dengan teknologi baru dan menyesuaikan tugas dan peran mereka. Selain itu, perkembangan teknologi baru juga dapat menggantikan beberapa tugas manusia, sehingga SDM perlu belajar keterampilan baru untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin ketat. Penelitian dengan metode kualitatif mencakup analisis data sekunder yang menggambarkan tingkat keterampilan digital yang ada berdasarkan reaksi responden dari PNS Pengelola Pelayanan Publik Berbasis Digital di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan publik berbasis digital di DPMPTSP Kota Tangerang, Provinsi Banten mengikuti perkembangan teknologi yang semakin masif serta memerlukan upaya kesiapan infrastruktur digital dari regulator atau pemerintah. Regulator dilibatkan dalam strategi digital, karena sangat penting dalam mendukung transformasi digital organisasi. Selain itu SDM pengelola pelayana publik di DPMPTSP Kota Tangerang tetap berpatokan pada: standard output, outcome dan feedback dari masyarakat, yang ditetapkan pada pengelolaan pelayanan digital. Sumber daya manusia yang berbasis digital dalam menunjang pola kerja yang bertransformasi dalam mengakomodasi sistem yang dibutuhkan di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten adalah dengan pengelolaan SDM di DPMPTSP Kota Bekasi, yang dikelola dalam rangka: (1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi; (2) pengembangan layanan publik berbasis IT; (3) peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya; (4) peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya (5) membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai. Model yang sesuai untuk pengelolaan SDM berbasis digital yang mampu membangun SDM dalam experiental leaming, dan meliputi: tahap awal (assessment) dan tahap lanjutan (implementation), serta menjadi kebutuhan utama di era digital dan bertransformasi mengikuti perubahan trend saat ini di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten.

STRATEGI REPRIORITISASI ANGGARAN DESA KEPER TAHUN 2026 DALAM KONDISI PEMANGKASAN DANA DESA

Surya Jaya Wardhana — 2026-06-30

Struktur anggaran Desa Keper tahun 2026 berada dalam tekanan fiskal yang cukup besar akibat penurunan alokasi dana desa hingga 60%. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah desa menyesuaikan strategi penganggaran guna mempertahankan keberlangsungan pelayanan publik di tengah keterbatasan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Data diperoleh dari dokumen Rancangan APBDes tahun 2026 (Draft 1) serta didukung oleh wawancara mendalam dengan aparatur desa yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan mengacu pada perspektif teori stewardship dan contingency. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang jelas dari pendekatan anggaran yang bersifat ekspansif menuju strategi yang lebih berorientasi pada ketahanan. Alokasi anggaran diprioritaskan pada belanja wajib, seperti penghasilan tetap aparatur dan operasional pemerintahan, serta tetap menjaga keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat. Sementara itu, program pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi mengalami pengurangan skala secara signifikan agar sesuai dengan keterbatasan fiskal yang ada. Selain itu, kemampuan responsif aparatur desa serta perubahan arah musyawarah desa yang lebih menekankan pada kebutuhan langsung masyarakat menjadi faktor penting dalam mengelola tekanan fiskal eksternal secara efektif.

ANALISIS KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI PENDEKATAN TEORI DIFUSI INOVASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Mgs. Ismail — 2025-12-31

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga saat ini belum tersedia kartu identitas khusus bagi anak, meskipun anak telah memiliki akta kelahiran dan/atau kartu pelajar. KIA bertujuan melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung melalui deskripsi yang mendalam, luas, dan terperinci terhadap objek atau subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Difusi Inovasi yang meninjau inovasi dari dua sisi, yaitu karakteristik inovasi dan elemen-elemen yang melekat dalam proses difusi inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi belum mampu mendorong masyarakat untuk memiliki KIA. Demikian pula, elemen-elemen difusi inovasi belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Rinny Dewi Anggraeni — 2025-12-30

Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan salah satu kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat kecamatan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, camat, dan pihak-pihak terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum diperbaruinya regulasi teknis, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta masih adanya kecenderungan perangkat daerah mempertahankan sebagian kewenangan yang telah didelegasikan. Optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparatur kecamatan, peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan.

PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Gede Bhayu Dananjaya — 2025-12-30

Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.
Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan political will atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1)Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.

TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: DARI REPRESENTASI DEMOKRATIS MENUJU OLIGARKI KEKUASAAN

Iskandar Syukur — 2025-12-30

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap orientasi dan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Partai politik yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana representasi masyarakat dan penguatan demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran orientasi menuju konsolidasi kekuasaan elite yang semakin dominan dalam berbagai proses politik. Kondisi tersebut ditandai dengan menguatnya pragmatisme politik, sentralisasi kekuasaan dalam internal partai, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite dan kekuatan modal terhadap arah kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari representasi demokratis menuju oligarki kekuasaan serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya oligarki dalam partai politik telah menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dan melemahnya fungsi demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi elite politik dan ketergantungan partai terhadap kekuatan modal turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, transparansi politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian melalui penguatan demokrasi internal, reformasi kaderisasi politik, peningkatan transparansi partai, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan sistem politik yang lebih responsif serta representatif di Indonesia.

SMART GOVERNANCE IN THE DIGITAL ERA: MODELS AND GLOBAL PRACTICES

M. Kafrawi Al-Kafiah Samsu — 2025-10-31

Smart governance has emerged as a critical paradigm in the digital era, redefining how governments interact with citizens, manage data, and deliver public services. This study conducts a structured literature review to synthesize global models and practices of smart governance implemented across different socio-political contexts. The analysis explores how digital technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain reshape administrative processes and policy innovation. Findings reveal that successful models of smart governance rely on transparency, inter-agency collaboration, and citizen participation as key pillars of sustainability. Comparative studies demonstrate that nations adopting integrated e-government systems achieve higher efficiency and responsiveness in public service delivery. However, the literature also identifies persistent challenges, including digital divides, cybersecurity threats, and regulatory fragmentation. This review emphasizes that technological advancement alone is insufficient without institutional readiness and inclusive digital policies. The study contributes to a comprehensive understanding of how global practices can inform adaptive governance frameworks in emerging economies. Theoretical insights highlight the convergence of digital transformation and governance theories in fostering participatory and data-driven public administration. Ultimately, this research provides a foundation for future empirical studies seeking to evaluate the effectiveness and scalability of smart governance initiatives worldwide.

DIGITAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION IN THE PUBLIC SECTOR

Marliza Oktapiani — 2025-10-25

This study explores the critical intersection between digital leadership and organizational transformation within the public sector through a comprehensive literature review. The research synthesizes current scholarly findings to identify how digital leadership facilitates innovation, adaptability, and service efficiency in bureaucratic institutions. By examining theoretical and empirical sources published in the past decade, the study highlights the pivotal competencies, behaviors, and strategies that enable leaders to navigate digital disruption. The review underscores that effective digital leadership transcends technical proficiency, requiring vision, agility, and cultural transformation. Findings reveal that leadership commitment and organizational readiness are decisive factors in the success of digital initiatives. Moreover, digital transformation in the public sector remains constrained by structural rigidity and limited digital capabilities. The synthesis offers insights into how strategic leadership practices can overcome these barriers. This study contributes to understanding the evolving role of leadership in modern governance. It provides a conceptual foundation for future research on sustainable digital transformation in public institutions.

CYBERSECURITY GOVERNANCE IN PUBLIC INSTITUTIONS: MANAGING DIGITAL RISKS AND RESILIENCE

Desi Rahma Aryanti — 2025-10-25

This study explores the evolving landscape of cybersecurity governance in public institutions through a comprehensive literature review, emphasizing the management of digital risks and the cultivation of organizational resilience. As public sectors increasingly rely on digital infrastructure, vulnerabilities to cyber threats have grown, necessitating a governance framework that integrates technology, policy, and human factors. The review synthesizes scholarly works published between 2018 and 2025 to identify dominant themes, frameworks, and challenges in public sector cybersecurity. Findings reveal that effective governance requires multidimensional coordination among institutional leadership, regulatory bodies, and information technology systems. Resilience emerges not only from technical preparedness but also from adaptive institutional cultures and proactive policy implementation. The study highlights the critical need for continuous capacity building and strategic policy reform to address emerging digital risks. It further underscores the importance of integrating cybersecurity governance within broader digital transformation agendas. The paper contributes to the theoretical understanding of cybersecurity governance as a vital mechanism for safeguarding public trust and ensuring the sustainability of digital governance systems.

DIGITAL INCLUSION AND GOVERNANCE EQUITY IN THE AGE OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION

Desi Rahma Aryanti — 2025-10-25

This study explores the intricate relationship between digital inclusion and governance equity amid rapid technological transformation. Through a comprehensive literature review, it synthesizes theoretical and empirical insights from recent scholarly works across global contexts. The analysis highlights how digital inclusion serves as both an enabler and a challenge to achieving equitable governance structures. Emerging technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain reshape institutional capacities and social participation mechanisms. However, disparities in digital literacy, access, and infrastructure continue to widen governance inequalities. The study identifies key policy frameworks promoting inclusive digital governance and evaluates their effectiveness in reducing social and economic disparities. It further discusses the ethical and regulatory implications of digital transformation in public administration. The review concludes that governance equity in the digital era demands multidimensional strategies integrating technology, policy, and social justice. These findings contribute to the broader discourse on sustainable digital governance and inclusive policymaking.

BLOCKCHAIN APPLICATIONS FOR TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC ADMINISTRATION

Alit Wiliandani — 2025-10-25

This study explores the growing relevance of blockchain technology as a transformative instrument for enhancing transparency and accountability within public administration. Through a systematic literature review, the research synthesizes findings from recent academic contributions to identify how blockchain’s decentralized, immutable, and verifiable features contribute to reducing corruption and improving trust in governmental processes. The analysis highlights the capacity of blockchain to ensure data integrity, facilitate traceable transactions, and strengthen citizen engagement through open governance mechanisms. Furthermore, the review uncovers critical challenges such as technological readiness, regulatory uncertainty, and institutional resistance that hinder widespread adoption. Comparative studies across countries demonstrate varying levels of success depending on governance maturity and digital infrastructure. The paper also examines theoretical implications for public sector innovation and the reconfiguration of administrative accountability frameworks. Findings suggest that blockchain can shift bureaucratic paradigms toward participatory and evidence-based governance. The study concludes by proposing a strategic roadmap for policymakers to integrate blockchain solutions sustainably and ethically in public administration practices.

OPEN GOVERNMENT DATA AND POLICY INNOVATION IN DIGITAL GOVERNANCE

Thalita Rifda Khaerani — 2025-10-25

This study explores the dynamic relationship between open government data (OGD) and policy innovation within the framework of digital governance. As governments worldwide increasingly adopt data-driven decision-making, OGD has emerged as a critical catalyst for enhancing transparency, accountability, and citizen participation. Through a comprehensive literature review, this research synthesizes recent academic contributions that examine how OGD initiatives influence the development of innovative public policies. The analysis highlights the evolving paradigms of data openness, collaborative governance, and digital transformation in the public sector. It identifies key enablers such as technological infrastructure, institutional capacity, and stakeholder engagement that shape the success of OGD-driven policy innovation. Moreover, the study discusses barriers including data quality, interoperability, and privacy concerns that hinder effective implementation. Findings indicate that OGD fosters not only efficiency and trust but also co-creation between citizens and government institutions. This review provides conceptual clarity and strategic insights into how digital governance can leverage OGD to achieve sustainable policy innovation.

DIGITAL BUREAUCRACY AND PUBLIC SECTOR EFFICIENCY: EXPLORING THE TRANSFORMATION OF GOVERNMENT OPERATIONS

Fatolosa Hulu — 2025-08-31

This study explores the evolution of digital bureaucracy as a catalyst for enhancing efficiency within public sector institutions through a comprehensive literature review. Drawing upon recent academic contributions from 2018 to 2024, the paper examines how digital transformation reshapes administrative structures, decision-making processes, and service delivery mechanisms in government operations. The review identifies key factors influencing successful digital bureaucratic implementation, including leadership commitment, regulatory adaptability, technological infrastructure, and human capital readiness. It also highlights the persistent challenges of data governance, resistance to change, and digital inequality that hinder efficiency gains. By synthesizing empirical and theoretical insights, the study demonstrates that digital bureaucracy not only streamlines administrative procedures but also strengthens transparency, accountability, and citizen engagement. The findings underscore the necessity for integrated policy frameworks that align digital innovation with institutional reform. Furthermore, the paper discusses emerging models of digital governance and their implications for sustainable public sector performance. Ultimately, this review contributes to the growing discourse on e-governance by proposing a conceptual understanding of efficiency in digitally enabled bureaucracies.

E-GOVERNMENT READINESS IN DEVELOPING COUNTRIES: CHALLENGES AND STRATEGIC PATHWAYS

Nurhamzah — 2025-08-31

This study explores the multifaceted dimensions of e-government readiness in developing countries through a comprehensive literature review approach. The analysis synthesizes findings from previous empirical and conceptual studies to identify prevailing challenges and strategic pathways toward effective digital governance. Results reveal that limited ICT infrastructure, institutional fragmentation, and inadequate human capital remain critical barriers to e-government implementation. Furthermore, the digital divide and insufficient policy coordination exacerbate disparities in service accessibility and citizen participation. By reviewing scholarly contributions across major databases, the study highlights the need for integrative frameworks that align technology, governance, and social inclusion. Strategic pathways such as capacity building, legal modernization, and multi-stakeholder collaboration are identified as pivotal to enhancing readiness. Comparative insights from successful cases demonstrate the adaptability of global best practices to local contexts. The study contributes to the discourse on digital transformation by offering a synthesized understanding of readiness dynamics in developing nations. It provides actionable recommendations for policymakers to strengthen institutional resilience and promote inclusive digital governance.

DIGITAL PUBLIC SERVICES AND CITIZEN TRUST IN GOVERNMENT

Ahmad Rosikhul Fahmi — 2025-08-31

This study explores the relationship between digital public services and citizen trust in government through an extensive literature review approach. As governments worldwide embrace digital transformation, understanding how digitalization influences public trust has become a central theme in governance studies. The review synthesizes findings from peer-reviewed articles published in major academic databases, emphasizing transparency, accessibility, responsiveness, and data security as critical determinants of citizen trust. It reveals that well-designed digital platforms enhance trust by promoting efficiency and participatory governance, while poorly implemented systems may deepen scepticism and digital inequality. The analysis further identifies contextual variations across regions, highlighting that cultural, institutional, and technological readiness shape citizens’ perceptions of governmental reliability. Methodologically, this research employs thematic analysis to classify and interpret key trends in prior studies. The findings contribute to theoretical discussions on e-governance, social capital, and institutional legitimacy. Ultimately, this paper underscores the strategic importance of digital governance in reinforcing democratic accountability and sustaining long-term citizen confidence.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION: GOVERNANCE, ETHICS, AND DECISION-MAKING

Endang Fatmawati — 2025-08-31

This study explores the transformative role of Artificial Intelligence (AI) in public administration, focusing on the dimensions of governance, ethics, and decision-making. As governments increasingly adopt AI-driven systems to enhance efficiency and transparency, critical questions arise regarding accountability, algorithmic bias, and the preservation of public trust. Using a comprehensive literature review method, this paper synthesizes findings from prior studies published in reputable international journals to examine how AI reshapes administrative processes and ethical frameworks. The analysis identifies emerging patterns in governance innovation, the ethical dilemmas of data-driven decision-making, and the evolving role of human oversight in automated environments. It further highlights the dual nature of AIas a tool for improving public service delivery and as a potential source of ethical complexity. Through comparative and thematic synthesis, this study contributes to a deeper understanding of how AI technologies influence policy formulation and institutional integrity. The paper underscores the need for adaptive governance models capable of balancing innovation with ethical responsibility in the era of intelligent public administration.

STRATEGI PUBLIC AFFAIRS PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN: STUDI KASUS DI PT MIGAS UTAMA JABAR WILAYAH OPERASIONAL DESA MAYANGAN KECAMATAN LEGON KULON KABUPATEN SUBANG

Ganuardi Pradipta — 2025-08-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Public Affairs yang diterapkan oleh PT Migas Utama Jabar (MUJ) dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di wilayah operasionalnya, khususnya di Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Program TJSL yang dijalankan oleh MUJ bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar area pembangunan migas, seperti ketimpangan akses terhadap pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas eksplorasi dan produksi migas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali bagaimana komunikasi yang efektif dan transparan dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Melalui pengelolaan hubungan yang berbasis pada komunikasi dua arah, transparansi, dan partisipasi masyarakat, MUJ berupaya memastikan bahwa program-program TJSL yang dijalankan tidak hanya memenuhi kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola ekspektasi masyarakat, terutama terkait dengan distribusi manfaat pembangunan dan pengelolaan dampak lingkungan.

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI BKPSDM KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

Gede Bhayu Dananjaya — 2025-08-04

Penelitian ini tentang kompetensi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang terhadap efektivitas organisasi, belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, dan adanya persyaratan yang terlalu mengikat untuk JFT, serta tidak adanya uraian yang jelas dari instansi pembina di pusat atau break down tusi JFT yang ada, bahkan untuk formasi serta rekomendasi perkembangan JFT yang ada tidak diberikan dari instansi pembina. Selain itu, sistematika kerja JFT serta sosialisasi tugas dan fungsinya belum ada kesepakatan antara daerah dan pusat. Hal ini juga tidak ditunjang dengan legalitas yang relevan serta tidak adanya role model sebagai pilot projek, yang menjelaskan serta menggambarkan JFT yang kompeten dengan dukungan kompensasi yang sesuai dalam menunjang efektivitas organisasi.
Hasil analisis terhadap prioritas strategi yang ada, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masuk kedalam Kuadran Pertama pada diagram SWOT, alternatif strategi yang digunakan adalah SO (Strength and Opportunities), dengan pertimbangan bahwa BKPSDM Kabupaten Tangerang mempunyai potensi yang banyak dan besar untuk dikembangkan akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal, untuk itu dalam upaya membuat Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), sementara itu kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki sehingga dapat menjadi motivasi bagi semua stakeholder untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Kekuatan ini juga dapat dipakai untuk mengurangi ancaman-ancaman yang datang dari luar.
Adapun hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal (SWOT) tersebut di atas, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten diarahkan pada: (1) Perencanaan, sistem regulasi dan persyaratan yang tidak mengikat; (2) Peningkatan sarana dan prasarana dan keuangan yang mendukung; (3) Penguatan tugas dan fungsi dengan formasi serta rekomendasi instansi pembina dari pusat; (3) Peningkatan daya kerja, skill, dan kompetensi JFT BKPSDM; (4) Dukungan dari pusat sebagai instansi pembina dengan adanya sosialisasi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi JFT yang kompeten di daerah, serta diberikan contoh role model JFT yang kompeten, dan adanya sinkronisasi perkembangan JFT yang kompeten bagi efektivitas organisasi, antar berbagai daerah.
Strategi Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pada formasi dan rekomendasi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Adapun kelemahan yang mendasar pada birokrasi adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Saat ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi. Untuk mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pembina dari pemerintah pusat, agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Rinny Dewi Anggraeni — 2025-08-02

Perizinan menjadi salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendirikan UMKM. Ada beberapa jenis perizinan yang harus ditempuh disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjelaskan pemberian izin usaha UMKM kini gratis. Hal ini didukung dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Pengurusan perizinan bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan hanya akan memberikan surat keterangan bahwa pelaku usaha yang akan mengurus perizinan tersebut benar-benar UMKM yang sudah memiliki usaha. Surat keterangan diperlukan agar tidak ada penyimpangan dengan mengatasnamakan UMKM. Kemudian, untuk usaha mikro dan kecil skema perizinannya sangat cepat. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil. Prosesnya pun gratis dan tidak diperbolehkan menarik retribusi. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota dan harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank.

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

Raden Hendi Hendyana — 2025-08-02

enelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Diklat Pemerintahan Desa terhadap kinerja Kepala Desa. Subjek penelitian adalah alumni peserta Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa di Kabupaten Subang sehigga dapat diketahui kompetensi Kepala Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Penelitian mengadopsi pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, dengan pengujian hipotesis statistik berdasarkan analisis regresi dan wawancara untuk verifikasi hasil kuantitatif. Sumber data berupa kuesioner yang mengukur hasil pelaksanaan Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa dan kinerja Kepala Desa sebagai alumni, dan pedoman wawancara kepada Instruktur dan Penanggung Jawab Program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintah desa berpengaruh positif dalam dimensi kompetensi instruktur, metode dan kesesuaian tujuan terhadap kinerja alumni. Sedangkan dimensi kurikulum tidak berpengaruh terhadap kinerja alumni dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian perlu adanya penambahan dalam kurikulum diklat, sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintah desa akan membuat kinerja Kepala Desa dalam pelayanan public tercapai optimal sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang dinamis.

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sarwani — 2025-08-02

Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan Santosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat tokoh. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat
lokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Budi Margono — 2025-08-02

trategi pengembangan adalah proses yang digunakan untuk menyelaraskan praktik pengembangan dengan tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa wisata Neval Van Java terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan memberikan gambaran mengenai strategi pengembangan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal itu dibuktikan dengan ke 4 indikator yang digunakan sebagai berikut: (a) SDM; (b) Dana, (c) Informasi dan teknologi, dan (d) Sarana prasarana, Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial sebagai penyumbang pendapatan asli daerah, maka program pengembangan desa wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Didi Sudiana — 2025-08-02

Penelitian ini menganalisis kondisi retribusi gedung dan bangunan demi menciptakan tertib bangunan yang sejalan dengan tertib teknis maupun adminstrasi oleh Satuan Polis Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Terdapat keterbatasan informasi dalam literatur tentang penertiban izin mendirikan bangunan1) mengidentifikasi faktor faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban izin mendirikan bangunan 2) menganalisis langkah atau upaya dalam penertiban izin mendirikan bangunan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data penelitian di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023. Metodelogi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian dengan menggunakan dimensi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menunjukkan bahwa Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamongpraja Di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berbasis SOP, pelaporan yang transparan.

SINERGITAS TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT SERTA SATGAS LINMAS DALAM PENYELEGGARAAN TRANTIBUM LINMAS DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Mu’min Ma’ruf — 2025-08-02

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Mereka sangat mengharapkan akan adanya ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan dalam segala bentuk hajat kehidupan. Adanya rasa aman tentram, tertib dan perlindungan dalam kehidupan akan menciptakan harmonis dan meningkatkan taraf kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kearah itu diperlukan adanya sinergitas dari para pemangku kepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergitas tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat dan satgas linmas dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas di Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Penerapan tersebut dimaksudkan agar secara faktual dapat menggambarkan berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Satgas Linmas dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas. Sumber data berasal dari data primer, yaitu: Kepala Kesbangpol, Sekretaris Satpol PP, Tim Kewaspadaan Dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Camat Ranca bali, Camat Ranca Ekek, Kepala Desa Alam Endah, Lurah Kelurahan Ranca Ekek Kencana, Satgas Linmas, dan masyarakat; dan dari data sekunder, yaitu berupa buku-buku pustaka, jurnal dan dokumen.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada dimensi komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan dan kreativitas sudah berjalan dengan baik.

DIGITAL INNOVATION IN PUBLIC SERVICE DELIVERY: AN IMPLEMENTATION STUDY OF SMART CITY INITIATIVES IN BANDUNG CITY, INDONESIA

Aldriantara Sofyan — 2024-12-31

Digital innovation has become a fundamental driver in transforming public service delivery, particularly in urban governance frameworks. This study explores the implementation of smart city initiatives in Bandung City, Indonesia, through a comprehensive literature review approach. Drawing from peer-reviewed journals, policy documents, and empirical studies published in the last decade, the paper critically examines how digital technologies enhance efficiency, transparency, and citizen engagement in public services. The research adopts a thematic analysis to identify key trends, challenges, and outcomes related to smart governance and e-service platforms. Findings indicate that while Bandung has made significant strides in adopting digital solutions, persistent issues such as limited interoperability, digital divide, and regulatory gaps hinder full implementation. Moreover, the success of smart city programs appears to be closely linked to institutional readiness and cross-sector collaboration. The study highlights best practices and comparative insights from other urban centers that have advanced similar initiatives. It also underscores the importance of adaptive governance models in navigating technological disruptions. Ultimately, this review contributes to the growing discourse on digital public administration by offering evidence-based recommendations for sustainable smart city development in the Indonesian context.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND POLICY IN STRENGTHENING LOCAL ECONOMIC RESILIENCE: EVIDENCE FROM SLEMAN REGENCY, INDONESIA

Agusfyan Saptayuda — 2024-12-31

This study critically evaluates the effectiveness of Indonesia's Village Fund policy in enhancing local economic resilience, with a specific focus on Sleman Regency. Recognizing the Village Fund as a strategic fiscal tool to empower rural communities, the research adopts a literature review methodology to synthesize findings from existing scholarly and policy-based sources. The study explores the policy’s design, implementation mechanisms, and its alignment with community-driven economic development. Key themes include governance quality, participatory planning, fund utilization efficiency, and socio-economic outcomes. A thematic analysis reveals that while the policy shows potential in improving rural livelihoods, challenges such as bureaucratic rigidity and limited capacity at the village level persist. The evidence also suggests significant regional disparities in policy impact, highlighting the need for context-sensitive governance strategies. By integrating perspectives from empirical case studies and theoretical frameworks, this research contributes to a deeper understanding of policy effectiveness in rural economic strengthening. The paper also provides critical insights for policymakers aiming to refine the Village Fund framework. Overall, the findings underscore the importance of adaptive, inclusive, and accountable approaches to village-level fiscal decentralization.

MULTI-SECTOR COLLABORATION FOR SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT: INSIGHTS FROM CENTRAL LOMBOK REGENCY, INDONESIA

Ananda Rivaldo Sari — 2024-12-31

This literature review critically examines the dynamics of multi-sector collaboration in sustainable tourism management, specifically emphasizing insights from Central Lombok Regency, Indonesia. Sustainable tourism demands robust cooperation across public institutions, private enterprises, and local communities; however, implementing effective collaborative frameworks remains a persistent challenge. Existing literature underscores issues such as inadequate coordination among stakeholders, varying priorities, and resource disparities, which collectively impede collaborative progress. Conversely, several studies identify innovative practices and mechanisms that successfully promote multi-stakeholder partnerships, enhancing environmental conservation, economic development, and social inclusivity. Central Lombok presents a valuable case study due to its strategic importance as an emerging sustainable tourism destination, where inter-sectoral synergy significantly influences tourism outcomes. The findings highlight the critical role local governments play in initiating and sustaining multi-sector partnerships through policy interventions, clear governance structures, and continuous stakeholder engagement. Additionally, this review underscores the necessity of aligning stakeholders' diverse objectives and establishing transparent communication channels to resolve conflicts and foster trust. Further exploration of literature reveals that stakeholder capacity building and community empowerment serve as essential ingredients for long-term sustainability. This paper identifies gaps in existing research, recommending focused empirical studies to strengthen theoretical frameworks guiding multi-sector collaboration in sustainable tourism management contexts.

TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Sarwani — 2024-12-31

Bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada krisis multidimensial . Dari hasil berbagai kajian disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlaq atau moral baik langsung maupun tidak langsung. Konstribusi pendidikian Islam dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoritis maupun praktis. Globalisasi berpandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Untuk mengimbangi derasnya arus globalisasi perlu dikembangkan dan ditanamkan karakter nasionalisme guna menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan di era ini maka pembelajaran agama Islam di Sekolah maupun di Perguruan Tinggi harus ditunjukkan kontribusinya.

ENHANCING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN LOCAL GOVERNANCE THROUGH INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF SURABAYA CITY, INDONESIA

Muhammad Nurdin Hidayat — 2024-12-31

This study explores how integrated information systems enhance accountability and transparency in local governance, focusing on the case of Surabaya City, Indonesia. As public demands for open and efficient administration increase, local governments are under pressure to adopt digital tools that support transparent decision-making and accessible public services. This research adopts a literature review method, systematically analyzing scholarly sources published in the last decade related to digital governance, e-government, and information system integration. Findings indicate that the implementation of integrated information systems contributes significantly to reducing bureaucratic opacity and improving public trust. Surabaya City has emerged as a national model due to its progressive use of digital platforms to promote real-time data sharing and citizen engagement. Key enabling factors include strong political leadership, cross-sectoral collaboration, and investment in digital infrastructure. However, challenges remain in ensuring data interoperability, cybersecurity, and capacity building among public servants. The study highlights critical insights from both domestic and international experiences, offering a comparative lens for analysis. By synthesizing existing literature, this research provides a conceptual foundation for policymakers seeking to enhance local governance through technology. The findings underscore the need for a comprehensive and adaptive strategy to sustain digital transformation in the public sector.