VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Rinny Dewi Anggraeni — 2025-08-02

Perizinan menjadi salah satu hal pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ingin mendirikan UMKM. Ada beberapa jenis perizinan yang harus ditempuh disesuaikan dengan jenis UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas UMKM yang ingin didirikan. Terkait dengan permasalahan tingginya biaya untuk mengurus legalitas tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjelaskan pemberian izin usaha UMKM kini gratis. Hal ini didukung dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapuskan semua biaya perizinan untuk UMKM. Pengurusan perizinan bisa dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan hanya akan memberikan surat keterangan bahwa pelaku usaha yang akan mengurus perizinan tersebut benar-benar UMKM yang sudah memiliki usaha. Surat keterangan diperlukan agar tidak ada penyimpangan dengan mengatasnamakan UMKM. Kemudian, untuk usaha mikro dan kecil skema perizinannya sangat cepat. Pengusaha mikro hanya perlu mengisi satu lembar formulir dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Perizinan ini bisa dikeluarkan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil. Prosesnya pun gratis dan tidak diperbolehkan menarik retribusi. Sedangkan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) izin hanya bisa diterbitkan oleh kabupaten atau kota dan harus menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Regulasi ini diharapkan dunia usaha akan mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, pendampingan serta kemudahan akses pembiayaan melalui perbankan maupun non-bank.

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA

Raden Hendi Hendyana — 2025-08-02

enelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Diklat Pemerintahan Desa terhadap kinerja Kepala Desa. Subjek penelitian adalah alumni peserta Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa di Kabupaten Subang sehigga dapat diketahui kompetensi Kepala Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. Penelitian mengadopsi pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, dengan pengujian hipotesis statistik berdasarkan analisis regresi dan wawancara untuk verifikasi hasil kuantitatif. Sumber data berupa kuesioner yang mengukur hasil pelaksanaan Diklat Tata Kelola Pemerintahan Desa dan kinerja Kepala Desa sebagai alumni, dan pedoman wawancara kepada Instruktur dan Penanggung Jawab Program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintah desa berpengaruh positif dalam dimensi kompetensi instruktur, metode dan kesesuaian tujuan terhadap kinerja alumni. Sedangkan dimensi kurikulum tidak berpengaruh terhadap kinerja alumni dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian perlu adanya penambahan dalam kurikulum diklat, sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintah desa akan membuat kinerja Kepala Desa dalam pelayanan public tercapai optimal sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang dinamis.

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sarwani — 2025-08-02

Radikalisme merupakan paham yang menginginkan radikal dengan cara kekerasan dan ekstremisme, yang menjadi ancaman serius terhadap perubahan persatuan dan kesatuan bangsa. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme, terutama dengan keberadaan kelompok teroris seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani penyebaran paham radikalisme, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran oleh Horoepoetri dan Santosa (2003), yang mencakup lima dimensi peran: sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi, alat penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah telah berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan deradikalisasi, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat tokoh. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, serta penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan pendidikan non-formal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol meningkatkan kerja sama lintas sektoral dan memberdayakan masyarakat
lokal dalam menciptakan ketahanan ideologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyebaran paham radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Budi Margono — 2025-08-02

trategi pengembangan adalah proses yang digunakan untuk menyelaraskan praktik pengembangan dengan tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa wisata Neval Van Java terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan memberikan gambaran mengenai strategi pengembangan desa wisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal itu dibuktikan dengan ke 4 indikator yang digunakan sebagai berikut: (a) SDM; (b) Dana, (c) Informasi dan teknologi, dan (d) Sarana prasarana, Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial sebagai penyumbang pendapatan asli daerah, maka program pengembangan desa wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Didi Sudiana — 2025-08-02

Penelitian ini menganalisis kondisi retribusi gedung dan bangunan demi menciptakan tertib bangunan yang sejalan dengan tertib teknis maupun adminstrasi oleh Satuan Polis Pamong Praja di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Terdapat keterbatasan informasi dalam literatur tentang penertiban izin mendirikan bangunan1) mengidentifikasi faktor faktor penunjang dan penghambat dalam penertiban izin mendirikan bangunan 2) menganalisis langkah atau upaya dalam penertiban izin mendirikan bangunan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data penelitian di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023. Metodelogi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian dengan menggunakan dimensi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan menunjukkan bahwa Penertiban Izin Mendirikan Bangunan Oleh Satuan Polisi Pamongpraja Di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berbasis SOP, pelaporan yang transparan.

SINERGITAS TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT SERTA SATGAS LINMAS DALAM PENYELEGGARAAN TRANTIBUM LINMAS DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Mu’min Ma’ruf — 2025-08-02

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Mereka sangat mengharapkan akan adanya ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan dalam segala bentuk hajat kehidupan. Adanya rasa aman tentram, tertib dan perlindungan dalam kehidupan akan menciptakan harmonis dan meningkatkan taraf kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kearah itu diperlukan adanya sinergitas dari para pemangku kepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sinergitas tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat dan satgas linmas dalam rangka penyelenggaraan trantibumlinmas di Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Penerapan tersebut dimaksudkan agar secara faktual dapat menggambarkan berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemda, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Satgas Linmas dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas. Sumber data berasal dari data primer, yaitu: Kepala Kesbangpol, Sekretaris Satpol PP, Tim Kewaspadaan Dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Camat Ranca bali, Camat Ranca Ekek, Kepala Desa Alam Endah, Lurah Kelurahan Ranca Ekek Kencana, Satgas Linmas, dan masyarakat; dan dari data sekunder, yaitu berupa buku-buku pustaka, jurnal dan dokumen.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, serta Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada dimensi komunikasi yang efektif, umpan balik, kepercayaan dan kreativitas sudah berjalan dengan baik.

DIGITAL INNOVATION IN PUBLIC SERVICE DELIVERY: AN IMPLEMENTATION STUDY OF SMART CITY INITIATIVES IN BANDUNG CITY, INDONESIA

Aldriantara Sofyan — 2024-12-31

Digital innovation has become a fundamental driver in transforming public service delivery, particularly in urban governance frameworks. This study explores the implementation of smart city initiatives in Bandung City, Indonesia, through a comprehensive literature review approach. Drawing from peer-reviewed journals, policy documents, and empirical studies published in the last decade, the paper critically examines how digital technologies enhance efficiency, transparency, and citizen engagement in public services. The research adopts a thematic analysis to identify key trends, challenges, and outcomes related to smart governance and e-service platforms. Findings indicate that while Bandung has made significant strides in adopting digital solutions, persistent issues such as limited interoperability, digital divide, and regulatory gaps hinder full implementation. Moreover, the success of smart city programs appears to be closely linked to institutional readiness and cross-sector collaboration. The study highlights best practices and comparative insights from other urban centers that have advanced similar initiatives. It also underscores the importance of adaptive governance models in navigating technological disruptions. Ultimately, this review contributes to the growing discourse on digital public administration by offering evidence-based recommendations for sustainable smart city development in the Indonesian context.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND POLICY IN STRENGTHENING LOCAL ECONOMIC RESILIENCE: EVIDENCE FROM SLEMAN REGENCY, INDONESIA

Agusfyan Saptayuda — 2024-12-31

This study critically evaluates the effectiveness of Indonesia's Village Fund policy in enhancing local economic resilience, with a specific focus on Sleman Regency. Recognizing the Village Fund as a strategic fiscal tool to empower rural communities, the research adopts a literature review methodology to synthesize findings from existing scholarly and policy-based sources. The study explores the policy’s design, implementation mechanisms, and its alignment with community-driven economic development. Key themes include governance quality, participatory planning, fund utilization efficiency, and socio-economic outcomes. A thematic analysis reveals that while the policy shows potential in improving rural livelihoods, challenges such as bureaucratic rigidity and limited capacity at the village level persist. The evidence also suggests significant regional disparities in policy impact, highlighting the need for context-sensitive governance strategies. By integrating perspectives from empirical case studies and theoretical frameworks, this research contributes to a deeper understanding of policy effectiveness in rural economic strengthening. The paper also provides critical insights for policymakers aiming to refine the Village Fund framework. Overall, the findings underscore the importance of adaptive, inclusive, and accountable approaches to village-level fiscal decentralization.

MULTI-SECTOR COLLABORATION FOR SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT: INSIGHTS FROM CENTRAL LOMBOK REGENCY, INDONESIA

Ananda Rivaldo Sari — 2024-12-31

This literature review critically examines the dynamics of multi-sector collaboration in sustainable tourism management, specifically emphasizing insights from Central Lombok Regency, Indonesia. Sustainable tourism demands robust cooperation across public institutions, private enterprises, and local communities; however, implementing effective collaborative frameworks remains a persistent challenge. Existing literature underscores issues such as inadequate coordination among stakeholders, varying priorities, and resource disparities, which collectively impede collaborative progress. Conversely, several studies identify innovative practices and mechanisms that successfully promote multi-stakeholder partnerships, enhancing environmental conservation, economic development, and social inclusivity. Central Lombok presents a valuable case study due to its strategic importance as an emerging sustainable tourism destination, where inter-sectoral synergy significantly influences tourism outcomes. The findings highlight the critical role local governments play in initiating and sustaining multi-sector partnerships through policy interventions, clear governance structures, and continuous stakeholder engagement. Additionally, this review underscores the necessity of aligning stakeholders' diverse objectives and establishing transparent communication channels to resolve conflicts and foster trust. Further exploration of literature reveals that stakeholder capacity building and community empowerment serve as essential ingredients for long-term sustainability. This paper identifies gaps in existing research, recommending focused empirical studies to strengthen theoretical frameworks guiding multi-sector collaboration in sustainable tourism management contexts.

TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA GLOBALISASI

Sarwani — 2024-12-31

Bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada krisis multidimensial . Dari hasil berbagai kajian disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlaq atau moral baik langsung maupun tidak langsung. Konstribusi pendidikian Islam dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoritis maupun praktis. Globalisasi berpandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Untuk mengimbangi derasnya arus globalisasi perlu dikembangkan dan ditanamkan karakter nasionalisme guna menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan di era ini maka pembelajaran agama Islam di Sekolah maupun di Perguruan Tinggi harus ditunjukkan kontribusinya.

ENHANCING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN LOCAL GOVERNANCE THROUGH INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF SURABAYA CITY, INDONESIA

Muhammad Nurdin Hidayat — 2024-12-31

This study explores how integrated information systems enhance accountability and transparency in local governance, focusing on the case of Surabaya City, Indonesia. As public demands for open and efficient administration increase, local governments are under pressure to adopt digital tools that support transparent decision-making and accessible public services. This research adopts a literature review method, systematically analyzing scholarly sources published in the last decade related to digital governance, e-government, and information system integration. Findings indicate that the implementation of integrated information systems contributes significantly to reducing bureaucratic opacity and improving public trust. Surabaya City has emerged as a national model due to its progressive use of digital platforms to promote real-time data sharing and citizen engagement. Key enabling factors include strong political leadership, cross-sectoral collaboration, and investment in digital infrastructure. However, challenges remain in ensuring data interoperability, cybersecurity, and capacity building among public servants. The study highlights critical insights from both domestic and international experiences, offering a comparative lens for analysis. By synthesizing existing literature, this research provides a conceptual foundation for policymakers seeking to enhance local governance through technology. The findings underscore the need for a comprehensive and adaptive strategy to sustain digital transformation in the public sector.

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) TOWARDS TRUSTWORTHY GOVERNMENT IN MATANSALA VILLAGE AND TUDUA VILLAGE, BUNGKU TENGAH DISTRICT, MOROWALI REGENCY, CENTRAL SULAWESI PROVINCE

Setiawati Purwa Ningsih — 2024-11-22

The primary focus of this study is to examine and evaluate the Village Financial System Application (SISKEUDES), identify the factors influencing its implementation, and determine strategies to effectively utilize the SISKEUDES application to achieve reliable governance in Matansala and Tudua Villages, Bungku Tengah District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province. This research is grounded in Indrajit's theories regarding the essential elements for the successful implementation of e-government and the factors impacting its execution, utilizing ASOCA analysis and litmus tests to develop strategies. Data collection involved observations, interviews, and gathering relevant documents on the use of the Village Financial System (SISKEUDES) in achieving trustworthy governance in Matansala and Tudua Villages, Bungku Tengah District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province. Findings revealed that the application of SISKEUDES in these villages has not yet reached its full potential. Despite the availability of adequate facilities and infrastructure, human resource capabilities remain limited. Additionally, uneven comprehension among apparatus resources regarding the SISKEUDES application has led to the responsibility for its implementation being concentrated on specific individuals. Based on the ASOCA analysis and litmus test, several critical strategies were identified: providing technical guidance to village officials to enhance their skills; establishing rewards for village governments that implement the SISKEUDES application effectively and consistently to boost performance; improving coordination and communication between central and regional governments regarding application and oversight of SISKEUDES; conducting community outreach to promote understanding of village financial management and the benefits of the SISKEUDES application; increasing public awareness of regional regulations; and empowering rural communities through socialization efforts about adapting to changing times.

PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JATIROKE KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Rinny Dewi Anggraeni — 2024-09-03

Hasil PkM tentang pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat bahwa program desa wisata oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Jatiroke, selain itu pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata, sehingga keberadaan desa wisata di Desa Jatiroke kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program desa wisata di Desa Jatiroke sebagai potensi meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa mengalami beberapa hambatan yaitu pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang antara lain karena kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium pemerintahan dan website desa untuk menunjang keberadaannya, sehingga kurang menarik minat wisatawan untuk datang. Kemudian dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa Jatiroke dalam meningkatkan program desa wisata sebagai objek wisata yang memiliki dan memberikan pemasukan untuk peningkatan ekonomi desa serta peningkatan PAD Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang masih belum terarah, dan belum melibatkan pengelola dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata, sehingga belum optimal.

PUBLIC HEALTH POLICY RESPONSES TO AIR POLLUTION IN INDIA: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Suresh Kumar Sah — 2024-08-28

This study investigates the public health policy responses to air pollution in India, highlighting the challenges and strategies needed for sustainable development. Despite significant efforts to address air pollution through policies such as the National Clean Air Programme (NCAP), the effectiveness of these measures remains limited. The research involved a systematic review of existing literature, policy documents, and case studies from various Indian cities. Data were collected from government reports, academic journals, and interviews with public health and environmental experts. Key findings indicate persistent issues with policy enforcement, inadequate public awareness, and insufficient coordination among agencies. These challenges impede the achievement of meaningful reductions in air pollution levels and improved public health outcomes. The study emphasizes the need for more comprehensive and robust policy frameworks to address these issues effectively. Recommendations include enhancing policy implementation, increasing public engagement, and leveraging advanced technologies for air quality monitoring and management. Addressing these gaps is crucial for advancing sustainable development and mitigating the adverse health impacts of air pollution. The research provides actionable insights for policymakers and stakeholders aiming to improve air quality and public health in India.

PELAYANAN ADUAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MELALUI APLIKASI HALO SATPOL PP DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Mu’min Ma’ruf — 2024-08-20

Pelayanan Aduan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat mengajukan aduan melalui Aplikasi Halo Satpol PP ketika merasa tidak nyaman dengan kehadiran ODGJ yang berteriak, memukul, memaksa, mengancam dengan benda tajam atau tindakan buruk lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Aduan ODGJ Melalui Aplikasi Halo Satpol PP yang merujuk pada konsep Zeithaml melalui 5 dimensi yang mengukur kualitas pelayanan yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi assurance dan empathy sudah menunjukan hasil baik, namun ketiga dimensi lainnya masih dinilai belum optimal karena beberapa indikator yang masih memiliki catatan buruk. Dimensi Tangibel belum menunjukkan kenyamanan tempat pelayanan, dimensi Reliability menunjukkan petugas belum menguasai penggunaan alat bantu pelayanan dan SOP yang belum dipublikasikan, serta dimensi Responsiviness yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui adanya layanan ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Aduan ODGJ melalui aplikasi halo Satpol PP dinilai cukup baik, karena hampir seluruh indikator pelayanan sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki atau diperhatikan guna kualitas pelayanan lebih optimal.

IMPLEMENTASI WEBSITE BELUKAB.GO.ID MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Eem Nurnawati — 2024-08-20

Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, di mana teknologi dan informasi memegang peranan yang krusial dalam aspek kehidupan. Semakin majunya IPTEK menuntut pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elekronik (e-service) untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik (e- government) sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan e-government. Dalam meningkatkan e-government salah satu upaya pemerintah yaitu menggunakan website. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Website belukab.go.id melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Layanan Informasi dalam Meningkatkan E-government di Kabupaten Belu."

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menggambarkan bagaimana Implementasi website sebagai layanan informasi di Kabupaten Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga, penulis dapat membuat simpulan dan memberikan saran untuk meningkatkan e-government di Kabupaten Belu. Metode: Penulis menerapkan pendekatan induktif dalam metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini menyajikan bahwa implementasi pelayanan informasi menggunakan website untuk meningkatkan e-government belum berjalan secara optimal dan terlaksana dengan baik. Simpulan: Implementasi website sebagai layanan informasi dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Belu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini berdasarkan pada teori penerapan yang digunakan yang meliputi tiga elemen yaitu pendukung, kapasitas dan manfaat yang ditemukan beberapa kendala meliputi: payung hukum yang kurang kuat, SDM yang sangat minim, tidak mempunyai server sendiri, kurangnya sosialisasi secara langsung dan belum adanya sumber daya finansial untuk pengelolaan website. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu membuat Perbub tentang website, merekrut SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya, mengadakan server sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan anggaran khusus untuk pengelolaan website.

STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Budi Margono — 2024-08-20

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam perkembangannya BUMDes ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga Masyarakat. Kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan menopang pembangunan serta kesejahteraan Masyarakat, keberadaan BUMDes belum membuahkan hasil yang menggembirakan dikarenakan Tingkat kemiskinan masyarakatengan di desa masih mendominasi dibandingkan dengan Masyarakat kota, kesenjangan taraf hidup Masyarakat salah satunya penyebabnya Pembangunan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Masyarakat Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yakni dengan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan serta memberikan dampak secara langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.

PENERAPAN SYARIAT ISLAM TENTANG KHALWAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Mohammad Rifa’i — 2024-08-20

Penulisan artikel ini untuk menggambarkan penerapan hukum khalwat melalui partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe dan mengetahui kendala dalam penerapan hukum khalwat oleh Dinas Syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan proses penelitian dengan beriorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, dan dilakukan langsung turun lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan Syariat Islam tentang khalwat sudah berjalan namun belum optimal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat di Kota Lhokseumawe mentaati aturan yang ada di dalam Qanun. Masih tingginya tingkat pelanggaran menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum khalwat sebagaimana masih belum ada penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Banyaknya kendala dalam penerapan hukum khalwat juga dipengaruhi kurangnya dukungan dari para pejabat, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat.

MENGOPTIMALKAN KEBIJAKAN DESA WISATA:

Nurhadi — 2024-08-20

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan prioritas kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai kriteria yang memengaruhi pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data diperoleh dari studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Prosedur analisis melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari enam kriteria dan lima alternatif yang memengaruhi pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi menetapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan prioritas dalam mengembangkan suatu desa wisata di Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, promosi yang efektif, pelatihan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

SOSIAL CAPITAL BONDING DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DI YOGYAKARTA

Sarwani — 2024-08-20

Modal sosial merupakan sekumpulan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok yang saling terhubung, dilandaskan pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Dengan kata lain, modal sosial merupakan suatu potensi kemampuan yang berasal dari kepercayaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal dan membentuk ikatan sosial yang solid bisa dimanfaatkan dalam konsep pengembangan dan pembangunan ekowisata di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, dirumuskan pertanyaan dalam penelitian mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di daerahnya sendiri dengan memanfaatkan dan mengeksplorasi modal sosial yang dimiliki. Selain itu, bagaimana pemerintah daerah menangkap peluang pengembangan ekowisata dengan memromosikan ikatan modal sosial yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut.

Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling Masyarakat lokal sebagai aktor utama yang mengetahui secara pasti mengenai modal sosial dan ikatan sosial akan dipilih secara acak. Hal ini juga dilakukan dalam menunjuk wisatawan sebagai informan yang akan diwawancara. Focused Group Discussion dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi di Kantor Dinas Pariwisata. Wawancara mendalam digunakan dalam pengumpulan data primer. Data sekunder dikumpulkan dengan pengamatan atau observasi di lokasi. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi yang bertujuan untuk cross-check bukti, memberikan gambaran lengkap, dan meningkatkan validitas data.

Simpulan penelitian ini berimplikasi pada meningkatnya kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi khususnya aspek kelembagaan atau jaringan sosial yang mengelola dan mengembangkan potensi ekowisata. Dalam aspek lingkungan, adalah meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Sementara, dalam hal aspek penguatan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengemabngan ekowisata membangun kualitas komunikasi antar jaringan sosial yang berhubungan dalam pelayanan pariwisata di Desa Wisata Nglanggeran. Penguatan aspek ekonomi melalui peningkatan keterlibatan dan Kerjasama antar jaringan khususnya masyarakat pemilik homestay dengan pengelola Gunung Api Purba Nglanggeran. Selain itu, keberlanjutan tata Kelola pelayanan ekowisata dilakukan dengan memperkuat dimensi modal sosial seperti kewajiban moral dan norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai sosia, dan interaksi antar jaringan stakeholder ekowisata di Nglanggeran.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: LESSONS FROM INDONESIAN CITIES

Taufiqurrachman — 2024-08-19

Public-private partnerships (PPPs) have become an important strategy in sustainable urban development in Indonesia, especially amidst limited local government resources and challenges posed by rapid urbanization. While the private sector has great potential to provide financing and innovation, the success of PPPs depends largely on effective coordination between the public and private sectors. The dynamics of this relationship often face complex challenges, including equitable management of risks and benefits. This study aims to explore the factors that influence the success of PPPs in the context of sustainable urban development in Indonesia. This study uses a qualitative approach, with data obtained from various relevant previous studies and research. The collected data are systematically processed to find new patterns and insights related to PPPs. The results of this study indicate that strengthening the institutional capacity of local governments and increasing transparency and accountability are key to the success of PPPs. Private sector involvement not only provides financial resources but also brings significant innovation and efficiency. Inclusive collaboration, involving local communities and stakeholders, has proven to be essential to ensure the relevance and sustainability of PPP projects. In addition, supportive and adaptive policies to local conditions are needed to create a conducive environment for these partnerships. With the adoption of a comprehensive strategy, PPP can be an effective tool to achieve sustainable urban development goals in Indonesia.

TRANSFORMING PUBLIC SERVICES: THE ROLE OF DIGITAL INNOVATION IN INDONESIAN MUNICIPAL GOVERNANCE

Ufa Anita Afrilia — 2024-08-16

Digital innovation has become an important catalyst in the transformation of public services in Indonesia, especially at the local government level. The application of digital technology can increase transparency, accountability, and responsiveness of the government to the needs of the community. However, challenges such as infrastructure gaps and bureaucratic resistance are still major obstacles in this process. This study aims to explore the impact of digital innovation on the quality of public services in local governments. The study was conducted using a qualitative approach, using thematic analysis of data obtained from various relevant sources. The results of the study indicate that digital innovation significantly improves the quality of public services by accelerating the administrative process and increasing transparency and accountability. Digital technology also enables local governments to be more responsive to community needs and encourages public participation in decision-making. However, the success of digital transformation is highly dependent on leadership commitment, technological infrastructure development, and increased human resource capacity. Challenges such as technological gaps between regions and bureaucratic resistance need to be overcome so that digital innovation can be implemented effectively. With the right strategy, digital innovation has great potential to increase efficiency and public trust in government in Indonesia.

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE LOCAL GOVERNANCE BEST PRACTICES AND IMPACT IN INDONESIAN REGIONS

Daisy Iriany Erny Sundah — 2024-08-16

Sustainable local governance is pivotal for the socio-economic development and environmental resilience of regions. In Indonesia, the quest for effective and sustainable governance faces numerous challenges, including resource constraints, diverse cultural contexts, and varying levels of institutional capacity. This study aims to identify and analyze innovative solutions that have been successfully implemented in various Indonesian regions to promote sustainable local governance. Employing a comprehensive literature review methodology, the research synthesizes data from academic articles, government reports, and case studies. The findings highlight a range of best practices, such as community-based resource management, digital governance platforms, and participatory budgeting processes. These practices have demonstrated significant positive impacts on governance efficiency, community engagement, and sustainable development outcomes. The study also identifies key challenges, such as scalability and adaptability of these innovations across different regions. By addressing these challenges and leveraging the identified best practices, policymakers and local governments can enhance governance sustainability and resilience. This research contributes to the broader discourse on sustainable governance by providing actionable insights and policy recommendations that can be adapted and implemented in similar contexts globally.

BUILDING CLIMATE RESILIENCE: INNOVATIVE STRATEGIES BY INDONESIAN LOCAL GOVERNMENTS

Marningot Tua Natalis Situmorang — 2024-08-14

Climate change is a global challenge that requires rapid and adaptive responses from various levels of government, including local governments. In Indonesia, the role of local governments in building climate resilience is increasingly crucial as the impacts of climate change are felt in various regions. However, bureaucratic barriers, resource constraints, and socio-economic dynamics often hinder the effectiveness of climate resilience strategies at the local level. This study aims to explore the role of local governments in building climate resilience through local policies, technological innovation, and community participation. This study was conducted using a qualitative approach, where data was collected from various sources such as research results and relevant previous studies. The collected data were then processed systematically to find findings that support the development of climate resilience strategies. The results of the study show that local governments have an important role in developing policies that are appropriate to local conditions to deal with climate change. Technological innovation and the development of disaster-resistant infrastructure are key to increasing climate resilience at the local level. Active community participation and community empowerment have also proven to be important factors in implementing effective climate resilience strategies. Bureaucratic barriers and resource constraints can be overcome through cross-regional collaboration that allows for the sharing of knowledge and best practices. Thus, climate resilience strategies at the local level must be based on synergy between government, communities, and the private sector to achieve sustainable and effective results.

EMPOWERING LOCAL ECONOMIES INNOVATIVE APPROACHES TO GENDER-INCLUSIVE GOVERNANCE IN INDONESIAN REGIONS

Mansyur Djamal — 2024-08-12

This study explores the impact of gender inclusion in public governance on local economic empowerment in Indonesia. The main focus of this study is to identify how women's representation in leadership positions and holistic gender inclusion policies affect economic well-being at the local level. The research methods used include quantitative analysis, namely Descriptive statistics analysis, Discriminant Validity (Farnell Larcker Criterion), Reliability Test, Path Analysis, and Research Hypothesis Testing. The results of the study indicate that gender inclusion in public governance has a significant positive impact on local economic empowerment. In addition, women's representation in leadership positions and comprehensive gender inclusion policies contribute more to economic growth than policies focusing on essential participation. Although these results support the theory of the benefits of gender inclusion, policy implementation faces obstacles such as cultural resistance and lack of resources. These findings suggest the need for a more integrated and sustainable approach to maximise the positive impact of gender inclusion policies.

ENHANCING PUBLIC SERVICE DELIVERY THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: A NOVEL APPROACH TO TRANSPARENT AND EFFICIENT GOVERNANCE

Dedeng Yusuf Maolani — 2024-04-29

Public service delivery has long faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. The integration of blockchain technology presents a novel solution to these issues, promising enhanced governance through secure, transparent, and efficient processes. This literature review explores the potential of blockchain technology in transforming public service delivery. It synthesizes existing research on the application of blockchain in public administration, highlighting key benefits such as improved transparency, reduced fraud, and increased efficiency. Additionally, the review identifies critical success factors and challenges in implementing blockchain-based solutions in the public sector. By examining case studies and theoretical frameworks, this study provides a comprehensive understanding of how blockchain can revolutionize public governance. The findings offer valuable insights for policymakers and practitioners aiming to leverage blockchain technology to enhance public service delivery and achieve better governance outcomes.

KEBEBASAN PRIBADI VS KONTROL NEGARA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH SAAT PEMILIHAN UMUM

Lara Meireini — 2024-04-03

Penelitian ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus khusus pada prinsip-prinsip libertarianisme. Kebebasan individu untuk menggunakan hak pilih dianggap fundamental dalam demokrasi, menyoroti pentingnya minimalisasi intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi individu. Namun, tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemilu memerlukan regulasi dan pengawasan yang cermat oleh negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengandalkan analisis literatur untuk memahami bagaimana kebebasan individu dan kontrol negara dapat seimbang dalam mendukung sistem demokrasi yang adil dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan untuk memilih dan untuk tidak memilih adalah ekspresi penting dari otonomi individu yang harus dilindungi dan dihormati. Namun, regulasi yang dirancang dengan baik diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi pemilih yang luas dan menjaga integritas proses pemilu. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut sebagai komponen penting dalam demokrasi yang sehat, menunjukkan bahwa kebebasan pribadi dan kontrol negara bukanlah entitas yang bertentangan, melainkan dua sisi dari demokrasi yang sama yang saling memperkuat.

PAJAK KARBON SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: TELAAH KRITIS DAN PROSPEK DI INDONESIA

Fitri Wahyuni — 2023-12-31

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di era modern, dengan dampak yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di seluruh dunia. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Dalam konteks ini, pajak karbon muncul sebagai instrumen kebijakan publik yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak karbon sebagai instrumen kebijakan publik untuk mitigasi perubahan iklim, khususnya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan dari berbagai studi dan penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengolahan data melibatkan analisis kritis dan sintesis temuan untuk menghasilkan wawasan baru. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak karbon memiliki potensi besar sebagai alat mitigasi perubahan iklim di Indonesia, dengan kemampuannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Implementasi pajak karbon dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi rendah karbon, serta pengembangan pasar karbon domestik. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya, termasuk hambatan regulasi, kesiapan infrastruktur, dan dinamika politik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Secara keseluruhan, pajak karbon dapat berkontribusi penting terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

LOCAL GOVERNMENT ADAPTATION STRATEGIES IN FACING CLIMATE CHANGE: AN INNOVATIVE FRAMEWORK

Felly Ferol Warouw — 2023-12-25

In the face of escalating climate change challenges, this study presents an innovative framework for local government adaptation strategies, emphasizing the integration of scientific research and policy-making. Through a comprehensive analysis of existing adaptation models and the incorporation of case studies from diverse geographical regions, the paper identifies key factors influencing effective local government responses to climate change. The proposed framework highlights the importance of community engagement, resource allocation, and sustainable development practices in enhancing resilience. By evaluating the effectiveness of various adaptation strategies, the study offers insights into best practices and potential pitfalls, aiming to guide local governments in developing tailored approaches to climate change challenges. The findings underscore the necessity for a dynamic, multi-stakeholder approach, bridging the gap between theoretical understanding and practical implementation of climate adaptation measures.

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PUBLIC POLICY IN THE LOCAL HEALTH SECTOR A MULTI-LEVEL ANALYSIS

Defri Aroni — 2023-12-25

This study presents a comprehensive multi-level analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on public policy in the local health sector. Through an examination of policy changes, resource allocation, and response strategies across various local government levels, the research aims to understand the dynamic interplay between the pandemic and health policy adaptations. Utilizing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data from policy documents and healthcare statistics with qualitative insights from interviews with healthcare professionals and policymakers. The findings reveal significant shifts in public health policy, emphasizing a rapid transition towards telehealth, increased focus on mental health services, and restructured emergency response protocols. The study also highlights the challenges faced by local health sectors, including resource constraints and the need for effective communication strategies. These adaptations and challenges underscore the critical role of local governance in responding to global health crises and the necessity for flexible, resilient health systems. The study contributes to the understanding of pandemic response mechanisms at the local level and offers insights into policy formulation and implementation in the face of public health emergencies.