DAMPAK SISTEM E-GOVERNMENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Abstract
Improving the quality of public services in Indonesia can be improved through the use of e-government from conventional to more modern. This can be done to be able to carry out reforms in public administration. By using e-government, the Indonesian people will be greatly helped by the existence of this e-government. This article aims to be able to see how the development and implementation of e-government is happening in Indonesia. In addition, this article also seeks to see the efforts made by the Indonesian state to be able to improve the quality of public services in Indonesia through this e-government. This study will use a descriptive qualitative approach to be able to analyze research problems. The research data were obtained from the results of previous studies which are still relevant to this research. This research finds that there needs to be considerable effort for the Indonesian government in terms of financial and political will that is sustainable in order to be able to implement this e-government. Then the central and regional governments also need to realize that there is a paradigm shift when implementing e-government, where the government needs to be accountable and transparent. In addition, this change also needs to provide maximum benefits to the community effectively.
References
Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Manajemen, 20(2), 262-277.
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
AW, A. M. F., Karim, M., & Ma'ruf, A. (2019). E-Service Dalam Bursa Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Gowa. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 14-30.
Bisma, R. (2017). Faktor Adopsi Layanan E-Government Jenis Layanan Transaksi. JIEET (Journal Information Engineering and Educational Technology) ISSN, 2549, 869X.
Dickinson, J. E., Cherrett, T., Hibbert, J. F., Winstanley, C., Shingleton, D., Davies, N., ... & Speed, C. (2015). Fundamental challenges in designing a collaborative travel app. Transport Policy, 44, 28-36.
Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(1), 1-15.
Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma (JP), 2(1), 174-201.
Islah, K. (2018). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Teknologi Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah. Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 5(2), 130-138.
Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 7(1), 15-26.
Kuzairi, U., Yuswadi, H., Budiharjo, A., & Patriadi, H. B. (2017). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan publik bidang pelayanan kesehatan (studi kasus pada rumah sakit umum dr. H. Koesnadi Bondowoso). Politico, 17(2).
Noor, M. U. (2018). Penilaian kualitas informasi sebagai bentuk sikap tabayyun ketika menerima informasi di sosial media dan internet. BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, 2(1), 33-40.
Nugroho, T. W. A. (2017). Analisis E-Government Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan Ham (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(3), 279-296.
Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. Jurnal Cakrawala Hukum, 7(2), 238-246.
Nurnawati, E. (2019). Kinerja Sumber Daya Aparatur Melalui Penerapan E-Government. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 11(5), 913-923.
Pamungkas, C., & Triindriasari, D. (2018). Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Hidup Orang Papua. Jurnal Masyarakat dan Budaya.
Patria, Y. Y., Mustakim, S., & Ahiruddin, A. A. (2018). Kemitraan Antara Public-Swasta: Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 65-83.
Prihatin, R. B. (2018). Masyarakat sadar bencana: pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 9(2), 221-239.
Ramdani, E. M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan. Sawala J. Adm. Negara, 6(1), 31.
Roziqin, Z., & Rozaq, H. (2018). Menggagas Competitive Advantage Melalui Branding Image Di Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran, 18(2), 225-244.
Rumata, V. M. (2015). Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif. Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 5(1), 87-108.
Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 2(1).
Sari, R., & Susanto, T. D. (2018). Model Prioritisasi untuk Manajemen Portofolio Proyek Aplikasi di E-Government: Literatur Review. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, 4(3), 123-129.
Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah di Kota Balikpapan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 2(2), 83-97.
Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(2), 203-230.
Wulansari, A., & Inayati, I. (2019). Faktor-faktor kematangan implementasi e-government yang berorientasi kepada masyarakat. Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi, 5(1), 24-36.
Copyright (c) 2019 AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
1.png){kind=logo}
1.png)
