DARI PARTISIPASI KE AKSI: MENCIPTAKAN KOLABORASI BERKELANJUTAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

  • Verawati Skaut Universitas Timor, Timor Tengah Utara, Indonesia
Keywords: Partisipasi, Kolaborasi, Berkelanjutan, Masyarakat, Pemerintah.

Abstract

Partisipasi masyarakat kini memegang peranan krusial dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, mencerminkan tren global peningkatan keterlibatan publik dalam isu-isu penting. Partisipasi Masyarakat dalam pemerintahan merupakan fondasi penting dalam negara demokrasi, dimana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kebijakan publik, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah, dengan penekanan pada pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Sumber data secara sistematis diklasifikasikan ke dalam data sekunder yang bersumber dari kumpulan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari partisipasi yang bersifat simbolis menjadi aksi nyata dapat dilakukan dengan mekanisme yang mengarah pada kolaborasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah melalui kolaborasi multi-stakeholder.yang melibatkan bukan hanya masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan kontribusi tambahan dalam menciptakan solusi yang inovatif dan efektif.

References

BPJIID UMA. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Konsep, Bentuk, dan Tantangan. Diakses dari: https://bpjiid.uma.ac.id/2025/03/05/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-konsep-bentuk-dan-tantangan/

Desa Cipatujah. (2025). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan dan Pelatihan: Membangun Kapasitas dan Keterampilan. Diakses dari: https://www.cipatujah-tasikmalaya.desa.id/meningkatkan-partisipasi-masyarakat-melalui-pendidikan-dan-pelatihan-membangun-kapasitas-dan-keterampilan/

Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), 200-210.

Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 1376–1395. https://doi.org/10.63822/vmthgf73

Kusuma, F. K. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik di Era Desentralisasi. Media Bina Ilmiah, 18(9), 2505-2514.

Latifa, M. (2023). Peran Pendidikan dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat. Diakses dari: https://jurnalminang.id/peran-pendidikan-dalam-mendorong-partisipasi-politik-masyarakat/

Manganti, G. S. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(11), 380–389. https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053

Mozin, S. Y., Patuti, V. I., Hasan, H., Mahmud, Z., & Sampara, M. P. (2025). Demokrasi Partisipatif dalam Pembuatan Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang di Indonesia. JPS: Journal of Publicness Studies, 2(2), 139-146.

Nurhaliza, S. (2025). Partisipasi Publik, Tenaga Baru Demokrasi. Diakses dari: https://iap2.or.id/partisipasi-publik-tenaga-baru-demokrasi/

PuskoMedia Indonesia. (2024). Pentingnya Pendidikan Partisipatif: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pengambilan Keputusan Desa Sawangan Sawangan. Diakses dari: https://sawangan-cilacap.desa.id/pentingnya-pendidikan-partisipatif-meningkatkan-kesadaran-masyarakat-akan-pengambilan-keputusan-desa-sawangan-sawangan.

Rustiyana, R., Andi, J., Zuhri, M., Anwar, S., & Shaddiq, S. (2025). Kolaborasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik: Studi Model Co-Production di Era Smart City. Edu Research, 6(2), 1509-1521.

Published
2026-01-21
How to Cite
Skaut, V. (2026). DARI PARTISIPASI KE AKSI: MENCIPTAKAN KOLABORASI BERKELANJUTAN ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 9(1), 111-115. https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1544