EVALUASI KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIER ASN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU: PERBANDINGAN PNS DAN PPPK DI UPN VETERAN YOGYAKARTA

Muhammad Al Qodri Revanda Purnama; Ahmad Zaki Fadlur  Rohman

doi:10.54783/japp.v9i3.1772

Muhammad Al Qodri Revanda Purnama Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Ahmad Zaki Fadlur Rohman Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.54783/japp.v9i3.1772

Keywords: Evaluasi Kelembagaan, IAD Framework, Pengembangan Karier ASN, PPPK, Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi konfigurasi kelembagaan kebijakan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di UPN Veteran Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), dengan membandingkan outcomes karier antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan Institutional Analysis and Development (IAD) Framework Ostrom (2005). Melalui pendekatan studi kasus kualitatif dengan enam informan kunci dan analisis tematik berbantuan NVivo 12 Plus, penelitian ini menemukan bahwa PNS dan PPPK beroperasi di bawah dua tatanan kelembagaan yang berbeda dalam satu institusi yang sama. PNS memiliki mekanisme karier yang lengkap dan terprediksi melalui PP Nomor 11 Tahun 2017, sementara PPPK menghadapi situasi aksi yang tidak lengkap akibat ketiadaan petunjuk teknis operasional kenaikan jabatan fungsional periodik. Konfigurasi ini menghasilkan outcomes yang setara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, namun timpang dalam konsekuensi kelembagaan terutama pada kenaikan jabatan fungsional periodik dan jaminan hari tua. Mekanisme umpan balik macet akibat tiga kondisi simultan: terbatasnya akses aktor PPPK pada arena pilihan kolektif, rendahnya insentif aktor PNS mendorong perubahan, serta fragmentasi kewenangan antar tiga kementerian. Konfigurasi ini gagal memenuhi kriteria keadilan distributif dan efektivitas kelembagaan.

References

Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative Data Analysis with NVivo. London: Sage Publications.

Firmansyah, A. (2023). Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Kabupaten Bima. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 5(2), 115–128.

Fitrianingrum, A., Lusyana, D., & Lellyana, A. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Studi Kasus di LIPI. Civil Service: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 14(1), 43–54.

ILP-PTNB. (21 Mei 2025). Surat Tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia.

ILP-PTNB. (26 Agustus 2025). Surat kepada Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kemenko PMK. (27 Februari 2025). Kemenko PMK Mendorong Akselerasi Solusi Permasalahan Dosen PPPK di PTNB. Diakses dari https://www.kemenkopmk.go.id/

Kompas.id. (24 Mei 2025). Dosen ASN PPPK Terhambat Kariernya.

Kompas.id. (5 Agustus 2025). Status Kontrak Hambat Karier Dosen PPPK.

Kustanto, A. E., & Nuviandra, B. P. (2023). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Litbang Sukowati, 7(1), 14–27.

McGinnis, M. D. (2011). An Introduction to IAD and the Language of the Ostrom Workshop. Policy Studies Journal, 39(1), 163–183.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nalien, E. M. (2021). Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming di Pemerintah Kota Bukittinggi. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 4(1), 1–14.

Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru.

Rekapitulasi SDM PTNB per April 2025. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suwarno, P., Hakim, D. B., Rustiadi, E., & Santoso, D. A. (2015). Penggunaan Konsep Rules-in-Use Ostrom dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(1), 13–26.

Tempo.co. (15 September 2021). Komnas HAM: Kontrak Kerja PPPK Dosen dan Tendik di PTNB Terindikasi Langgar HAM.

Timur, H. T., Saputra, I., & Wulandari, S. (2022). Implementasi Penyetaraan Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan ke Jabatan Fungsional di Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP), 7(1), 10–20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.