STRATEGI KEBIJAKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN PEMANFAATAN LAYANAN FIXED BROADBAND DI WILAYAH INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh biaya penggelaran dan operasional jaringan, struktur pasar, keterjangkauan layanan, dan tata kelola kebijakan terhadap ketimpangan akses dan pemanfaatan fixed broadband di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data sektoral, dan literatur terkait. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Transaction Cost Economics, Regulatory Capture, Natural Monopoly, Price Discrimination, Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), Cooperative Federalism, Digital Divide, serta evaluasi alternatif kebijakan Bardach dan Patashnik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan fixed broadband dipengaruhi oleh tingginya biaya penggelaran jaringan, struktur pasar yang terkonsentrasi, keterjangkauan layanan yang terbatas, serta koordinasi kebijakan yang belum optimal. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa penyederhanaan perizinan penggelaran jaringan merupakan alternatif paling layak dalam jangka pendek, sementara pengembangan skema tarif yang lebih inklusif dan penggunaan infrastruktur bersama menjadi strategi jangka menengah dan panjang. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital yang lebih inklusif.