KEBERLANJUTAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA BUDAYA GURABUNGA

Sulha; Idham  Taher

doi:10.54783/japp.v9i3.1777

Sulha Universitas Nuku, Tidore, Indonesia
Idham Taher Universitas Nuku, Tidore, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.54783/japp.v9i3.1777

Keywords: Kearifan Lokal, Tata Kelola Layanan Publik, Masyarakat Adat, Ekowisata Budaya, Keberlanjutan Pariwisata.

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana kearifan lokal masyarakat Gurabunga di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola layanan publik guna mendukung keberlanjutan pengembangan ekowisata budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menggali secara mendalam praktik-praktik adat, nilai sosial komunal, dan mekanisme partisipasi warga yang selama ini menjadi fondasi pengelolaan sumber daya di kawasan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti sistem gotong royong, pranata adat dalam pemanfaatan ruang, dan norma-norma ekologis yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki potensi signifikan sebagai modal sosial yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas tata kelola layanan publik di sektor pariwisata. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan struktural, di antaranya lemahnya koordinasi lintas kelembagaan, minimnya pengakuan formal terhadap institusi adat dalam regulasi daerah, serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah lokal. Artikel ini berargumen bahwa keberlanjutan ekowisata budaya Gurabunga tidak akan tercapai hanya melalui pendekatan manajerial teknis semata, melainkan menuntut rekonsiliasi antara sistem pemerintahan formal dan tata kelola berbasis komunitas. Implikasi kebijakan yang dihasilkan mencakup perlunya penguatan kelembagaan adat, pengembangan regulasi yang inklusif, serta pembangunan platform kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan pariwisata.

References

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ayuningtyas, D. I., & Dharmawan, A. H. (2011). Dampak ekowisata terhadap kondisi sosio-ekonomi dan sosio-ekologi masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 5(3), 247.

Berkes, F. (2008). Sacred Ecology. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203928950

Borrini-Feyerabend, G., Kothari, A., & Oviedo, G. (2013). Indigenous and Local Communities and Protected Areas: Towards Equity and Enhanced Conservation. IUCN. https://portals.iucn.org/library/node/9126

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94(Supplement), S95–S120. https://doi.org/10.1086/228943

Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fahri, J., Abubakar, R., & Alhadar, F. M. (2022). Strategy for developing excellent tourist destination (A case study of Gurabunga Village, Tidore Island Municipality, North Maluku) Tourism Agency, Municipality of Tidore Island (Dinas Pariwisata, Kota Tidore Kepulauan) 2 Correspondence. Universitas Khairun, 5(1), 3. https://doi.org/10.32535/ijcp.v5i1.1438

Keraf, A. S. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.

Nugroho, I. (2011). Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyalkarta: Pustaka Pelajar.

Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377–387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022

Osborne, S. P. (Ed.). (2010). The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Routledge.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Ostrom, E., & Basurto, X. (2011). Crafting Analytical Tools to Study Institutional Change. Journal of Institutional Economics, 7(3), 317–343. https://doi.org/10.1017/S1744137411000154

Patty, R. A. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Kearifan Lokal di Wilayah Kepulauan Maluku Utara. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 11(1), 45–58. https://doi.org/10.15578/jkpi.11.1.2019.45-58

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Open University Press.

Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the Empowerment of Local Communities. Tourism Management, 20(2), 245–249. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00069-7

Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. SAGE Publications.

Salim, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Tradisi Lokal Studi Kelurahan Kalaodi Tidore Kepulauan-Maluku Utara.

Saidah, I. N., & Kusumo, A. T. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Konteks Daya Dukung Lingkungan. In Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series (Vol. 8, No. 2).

Sulha, S., & Udin, M. (2026). Integrasi Kearifan Lokal Dalam Responsivitas Tata Kelola Layanan Publik Berkalajutan Studi Ekowisata Budaya Gurabunga. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 12(2), 277-283.

Suhartini. (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA Universitas Negeri Yogyakarta.

The International Ecotourism Society. (1990). What Is Ecotourism? TIES.

Tawari, R. H. S., Paillin, J. B., Haruna, H., Siahainenia, S., Sangadji, S., & Angkotasan, A. (2020). Tradisi Dan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Triton: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan, 16(1), 19–27. https://doi.org/10.30598/tritonvol16issue1page19-27

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Weaver, D. B. (2006). Sustainable Tourism: Theory and Practice. Elsevier.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications.

Zuhud, E. A. M. (2019). Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati: Perspektif Ekologi Budaya. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 9(3), 621–635. https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.621-635