REFORMASI TATA KELOLA INVESTASI DAERAH DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI PADA DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  • Okky Rizki Azizi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
  • Ryan Aggria Pratama Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
  • Firman Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
Keywords: Reformasi Tata Kelola; Investasi Daerah; Adaptive Governance; DPMPTSP; Provinsi Kepulauan Riau.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi tata kelola investasi daerah dalam perspektif adaptive governance pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya realisasi investasi daerah, tetapi masih diikuti persoalan konsentrasi investasi pada wilayah tertentu, terutama Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis analisis dokumen. Data diperoleh dari Laporan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2024, Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV-2024, LKJIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, dashboard data investasi PMA-PMDN, Infographic Preparation of the Investment Potential Map Riau Islands Province 2024, regulasi, dan literatur akademik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi investasi Kepulauan Riau tahun 2024 mencapai Rp47,26 triliun atau 241,12% dari target RPJMD dan 133,64% dari target BKPM-RI. PMA meningkat tajam menjadi US$2,48 miliar pada 2024, sedangkan PMDN mencapai Rp10,02 triliun. Pada 2025, realisasi investasi meningkat menjadi Rp64,67 triliun atau 111,71% dari target BKPM. Namun, investasi masih terkonsentrasi di Batam dan Bintan. Dalam perspektif adaptive governance, reformasi tata kelola investasi perlu diarahkan pada penguatan koordinasi lintas aktor, pemanfaatan data potensi investasi berbasis wilayah, fleksibilitas kelembagaan, digitalisasi layanan, dan promosi investasi terdiferensiasi sesuai karakteristik daerah kepulauan.

References

Agustin, G., Sari, M. R., Lestari., & Faramitha, T. R. (2022). Teori dan realisasi investasi di indonesia. Samudra Biru.

Alsavira, A. (2021). Implikasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 01-11.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arifin, F. (2024). Administrative Law Analysis of Regional Investment Incentive Policies and Its Impact on Regional Economic Growth. Jurnal Ilmiah Advokasi, 12(4), 819-834.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. SAGE Publications.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. (2024a). Perkembangan data investasi 2024 Provinsi Kepulauan Riau. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. (2024b). Laporan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan IV-2024. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. (2024c). Infographic: Preparation of the Investment Potential Map Riau Islands Province 2024. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. (2026). Dashboard data investasi PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2025. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources, 30, 441-473. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511

Herawati, A. R. (2024). Sistem Informasi Manajemen pada Organisasi Publik. Deepublish.

Hertati, D. (2024). Reformasi Birokrasi Tataran Pemerintahan. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Hidayat, A., Gustang, A., Riska, R. M. R., Prasetyo, B. E., Masgode, M. B., & Gusty, S. (2024). Revolusi Maritim di Indonesia (Infrastruktur, Investasi dan Ekonomi Berkelanjutan). Tohar Media.

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Kementerian Investasi/BKPM.

Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. SAGE Publications.

Lovina, R. (2023). Kajian Konsepsi Pengembangan Zona Ekonomi Maritim di Wilayah Kepulauan Riau. Jurnal Potensi, 3(2).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. SAGE Publications.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Osborne, S. P. (2006). The new public governance? Public Management Review, 8(3), 377-387. https://doi.org/10.1080/14719030600853022

Pakudu, R., & Sos, S. (2024). Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik Yang Efektif. Mega Press Nusantara.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. (2026). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, politics and the state. Macmillan Press.

Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). Inovasi pelayanan pada organisasi publik.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652-667.

Rosalina, D., Assagaf, M., Abubakar, S., Titaheluw, S. S., Abubakar, Y., Afyudi, B., ... & Marus, I. (2024). Dampak tata kelola wilayah pesisir. Kamiya Jaya Aquatic.

Sarjito, I. A. (2024). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Indonesia Emas Group.

Sentanu, I. G. E. P. S. (2024). Dinamika Governance: Teori, Praktek, dan Implikasi Kebijakan Publik. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). ⁠ Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE), 3(1), 42-55.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.

Published
2026-04-25
How to Cite
Azizi, O. R., Pratama, R. A., & Firman. (2026). REFORMASI TATA KELOLA INVESTASI DAERAH DALAM PERSPEKTIF ADAPTIVE GOVERNANCE: STUDI PADA DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 9(1), 213-224. https://doi.org/10.54783/japp.v9i1.1796