PERSEPSI ASN PPPK KABUPATEN KUPANG TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG PEMBATASAN BELANJA PEGAWAI MAKSIMAL 30%
Abstract
Aparatur Sipil Negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) menghadapi tantangan dan mendapatkan tekanan dunia kerja yang cukup tinggi sebagai pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, yang dapat menimbulkan tekanan sosial, ekonomi bahkan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa persepsi ASN PPPK yang bekerja di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Kupang terhadap kebijakan fiskal yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30% menimbulkan kesenjangan hak yang seharusnya didapatkan oleh ASN PPPK. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 8 orang ASN yang berstatus PPPK di lingkungan kerja pemerintahan kabupaten Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam lalu dianalisis berdasarkan tema yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal untuk pemenuhan efisiensi anggaran yang berdampak pada ASN PPPK menciptakan siklus negatif antara pemenuhan hak dan berjalannya kebijakan fiskal, namun tidak menutup kemungkinan adanya persepsi positif yang mendukung kebijakan untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan keadilan pegawai. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan agar tidak mengganggu keadaan pegawai serta memastikan kebijakan fiskal tidak menghilangkan hak PPPK dan menciptakan keadilan.
References
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
Akmala, N. (2025). Kepastian Hukum dalam Implementasi Tunjangan Kinerja Guru ASN: Studi Perbandingan Antara PNS dan PPPK. Multilingual: Journal of Universal Studies, 5(1), 284–300.
Amaliyah, & Triwastuti, R. (2023). Perilaku organisasi. Airlangga University Press.
Andriani, R. (2025). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Menerapkan 30% Belanja Pegawai Pada Tahun 2027. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 9(2), 114–137. https://doi.org/10.31092/jmkp.v9i2.3543
Andriyani, V. N. (2025). Dampak Penurunan Transfer ke Daerah terhadap Belanja Pegawai Kabupaten Jembrana. Journal of State Economic Research, 1(2), 13–26. https://doi.org/10.65101/jser.v1i2.130
Azzahrawaani, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Pemerintah Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Kebijakan Program Pemerintah. Journal of International Multidisciplinary Research, 2, 1–15.
BKN. (2025). Buku Statistik Aparatur Sipil Negara. In Data ASN.
BKN. (2026). Buku Statistik Aparatur Sipil Negara. In Data ASN.
Eriza, W. M., & Affandi, H. (2024). Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah. Rio Law Jurnal, 5(1), 1–17.
Haryono, D., Hb, G., & Milthree, G. (2023). Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 195–212.
Ilela, Y., Laturette, A. I., & Kuahaty, S. S. (2024). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4(2), 226. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2144
Mashyuri. (2025). Perilaku Organisasi: Konsep, Strategi dan Aplikasi Praktek di tempat kerja (A. S. N. Hidayati, Ed.). Publikasi Indonesia Utama.
Nisa, A., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. Koloni Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(4), 213–226.
Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2021). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, 21(58), 39–47.
Saputera, D. (2022). Eksistensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 1(2), 122–129.
Sitepu, A. B. J. (2025). Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi ASN melalui P3K: Tinjauan Dampak dan Implementasi. Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan Bahasa, 2(2), 135-143. https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1509
Syukri, U., Sofiaturrohmah, S., & Kasman, A. (2025). Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. Journal of Governance Innovation, 7(1), 347–359. https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6832
Taufik, M. (2025). Dampak Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Terhadap Pemerintah Daerah dengan kapasitas Fiskal Rendah. Jurnal Imperesi Indonesia, 4, 1361–1377.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Yasrizal, Y., Eko Wahyuningsih, Y., Trisna, N., Ukhty, N., & Rosmiati Sani, S. (2024). Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 dan Pp No. 35 Tahun 2023 Penyusunan Qanun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Nagan Raya. Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry, 4(1), 28. https://doi.org/10.35308/jpami.v4i1.9574
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
