EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSISI DAMPAK BENCANA KE MASA PEMULIHAN BERDASARKAN PASAL 34 PERDA KABUPATEN AGAM NO. 2 TAHUN 2016 DI NAGARI BUKIT BATABUAH

Abstract

Banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi tahun 2024 menimbulkan kerusakan luas di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, sehingga menuntut penanganan yang berlanjut dari fase tanggap darurat menuju pemulihan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan transisi darurat bencana menuju pemulihan berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2016 di Nagari Bukik Batabuah serta mengidentifikasi faktor penghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semistruktur dengan BPBD, Dinas Pertanian, pemerintah nagari, kelompok tani, warga terdampak, pemilik lahan, dan Kerapatan Adat Nagari; serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan berjalan cukup efektif. Namun, untuk infrastruktur vital masih belum selesai pembangunannya, seperti jembatan permanen (Bailey) dan Sabo Dam. Selain itu, sumberdaya yang dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat belum sebanding dengan waktu dan sumber daya yang telah digunakan. Selanjutnya, pembangunan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga terdapat kendala saat proses validasi data yang menyebabkan tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan fasilitas yang sama. Sedangkan, responsivitas dan ketepatan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat sudah dapat dinilai baik. Adapun hambatan utama dalam pemulihan infrastruktur meliputi keterbatasan anggaran dan alat berat, koordinasi lintas kewenangan, prosedur administrasi dan pendataan, pembebasan lahan, serta tingginya risiko bencana susulan.