KETIKA INSTRUMEN LEGITIMASI KEHILANGAN PATRON POLITIK: MENGUJI KERANGKA TRIPARTIT MICHAEL D. BARR TERHADAP ICMI
Abstract
Studi Michael D. Barr (2009) tentang konfusianisme di Tiongkok dan Singapura mengembangkan kerangka tripartit untuk memahami bagaimana agama-ideologi dimanfaatkan dalam politik. Tiga level itu adalah elite politik sebagai alat legitimasi, intelektual publik sebagai medium artikulasi yang ambigu, dan masyarakat sebagai kognisi sosial yang bertahan lepas dari kendali negara. Kerangka ini, bagaimanapun, dibangun di atas satu asumsi tersembunyi, yaitu bahwa rezim otoriter yang mempatron instrumen agama-ideologi tersebut bersifat persisten. Artikel ini menguji batas asumsi tersebut melalui studi kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi cendekiawan Muslim yang didirikan tahun 1990 sebagai instrumen akomodasi politik Presiden Soeharto terhadap kelas menengah Muslim terdidik. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis historis-komparatif, artikel ini menunjukkan bahwa ICMI mengalami pola yang secara kualitatif berbeda dari konfusianisme di Singapura dan Tiongkok. Alih-alih terus direproduksi oleh elite yang bertahan, ICMI kehilangan fungsi legitimasinya segera setelah jatuhnya rezim patronnya pada 1998, bahkan ketika kader ICMI sendiri, yaitu B. J. Habibie, naik menjadi presiden. Temuan ini diajukan sebagai boundary condition (batas keberlakuan suatu teori dalam kondisi tertentu) baru bagi kerangka Barr bahwa instrumen legitimasi agama-negara bersifat "parasitis" terhadap stabilitas rezim yang mempatroninya, sehingga berperilaku berbeda dalam konteks otoritarianisme yang bertahan dibanding konteks transisi demokratis. Dua temuan pendukung memperkaya argumen ini. Pertama, residu yang ditinggalkan ICMI bersifat material-institusional (Bank Muamalat Indonesia, CIDES, Republika), bukan sekadar residu kognisi-sosial sebagaimana pada kasus konfusianisme. Kedua, legitimasi agama-negara di Indonesia dibangun melalui koalisi multi-institusi (ICMI, MUI, pengusaha Muslim), bukan instrumen tunggal yang dikendalikan satu figur elite sebagaimana di Singapura. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka tripartit Barr bekerja secara konsisten pada konteks otoritarianisme yang persisten, tetapi tidak otomatis dapat menjelaskan dinamika instrumen legitimasi agama pada konteks transisi demokrasi.
References
Ali-Fauzi, N. (ed.). (1995). ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi. Bandung: Mizan.
Anwar, M. S. (1995). Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Jakarta: Paramadina.
Barr, M. D. (2009). Confucianism, from above and below. Dalam J. Haynes (Ed.), Routledge Handbook of Religion and Politics. London and New York: Routledge.
Buehler, M. (2016). The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.
Effendy, B. (2003). Islam and the State in Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Fox, J. (2001). Religion as an overlooked element of International Relations. International Studies Review, 3(3), 53–73.
Hakiem, L., Linrung, T., & Rakasima, M. F. (ed.). (1995). Mereka Bicara Tentang ICMI: Sorotan 5 Tahun Perjalanan ICMI. Jakarta: Amanah Putra Nusantara.
Haynes, J. (Ed.). (2009). Routledge Handbook of Religion and Politics. London and New York: Routledge.
Hefner, R. W. (1993). Islam, state, and civil society: ICMI and the struggle for the Indonesian middle class. Indonesia, 56, 1–35. https://doi.org/10.2307/3351197
Hefner, R. W. (2000). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton: Princeton University Press.
Liddle, R. W. (1996). The Islamic turn in Indonesia: A political explanation. Journal of Asian Studies, 55(3), 613–634. https://doi.org/10.2307/2646448
Madjid, N. (1987). Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan.
Madjid, N. (2019). Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Nurcholish Madjid Society/Kompas.
Magnis-Suseno, F. (1995). Kekhawatiran itu bisa dimengerti. Dalam N. Ali-Fauzi (Ed.), ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi. Bandung: Mizan.
Mujani, S. (1995). Kultur kelas menengah Muslim dan kelahiran ICMI: Tanggapan terhadap R.W. Hefner dan M. Nakamura. Dalam N. Ali-Fauzi (Ed.), ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi. Bandung: Mizan.
Nakamura, M. (1993). The emergence of an Islamizing middle class and the dialectics of political Islam in the New Order Indonesia: Prelude to the formation of the ICMI. Makalah dipresentasikan pada Islam and the Social Construction of Identities: Comparative Perspectives on Southeast Asian Muslims, University of Hawaii.
Van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn". Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Walker, H. A., & Cohen, B. P. (1985). Scope statements: Imperatives for evaluating theory. American Sociological Review, 50, 288–301.
Wahid, A. (1995). Intelektual di tengah eksklusivisme. Dalam N. Ali-Fauzi (Ed.), ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi. Bandung: Mizan.
Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review, 14(4), 490–495. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308371
ICMI. (2021). Hasil Muktamar VII ICMI Bandung: Arif Satria terpilih sebagai Ketua Umum periode 2021–2026. [Sumber pemberitaan media massa nasional, Desember 2021].
SETARA Institute & INFID. (2023). Laporan Survei Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Jakarta: SETARA Institute.
PPIM UIN Jakarta. (2018). Sikap Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia [Survei nasional]. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Wahid Foundation. (2018). Tren Toleransi Sosial-Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim Indonesia [Survei nasional, dilaksanakan Oktober 2017]. Jakarta: Wahid Foundation.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2023). Inventaris Arsip Andi Makmur Makka 1965–2009. Jakarta: Direktorat Pengolahan, ANRI.
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
