IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SINGLE IDENTITY NUMBER BERBASIS E-KTP DALAM MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI INDONESIA

Agus  Hidayat; Ismaniah; Hariatia; Kaspudin Nor

doi:10.54783/japp.v9i3.1998

Agus Hidayat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Ismaniah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
Hariatia Universitas Satyagama, Jakarta, Indonesia
Kaspudin Nor Universitas Satyagama, Jakarta, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.54783/japp.v9i3.1998

Keywords: Single Identity Number, e-KTP, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik Digital, Digital Government

Abstract

Transformasi digital pemerintahan mendorong penerapan Single Identity Number (SIN) berbasis e-KTP sebagai identitas tunggal dalam mendukung integrasi pelayanan publik digital di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan SIN berbasis e-KTP, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasinya, serta merumuskan kerangka model implementasi kebijakan yang mendukung pelayanan publik digital terintegrasi. Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen dan studi kepustakaan. Sumber data dikumpulkan melalui kajian terhadap regulasi, dokumen kebijakan pemerintah, laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan implementasi identitas digital. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan kerangka analisis berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIN berbasis e-KTP telah mendukung transformasi pelayanan publik digital melalui pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal. Namun, implementasinya masih mengalami sejumlah kendala, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, integrasi data antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merumuskan kerangka model implementasi SIN berbasis e-KTP yang menekankan penguatan regulasi, tata kelola data, interoperabilitas sistem, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan.

References

Agustin, E. D., & Isbandono, P. (2025). Implementasi program Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, 1(2).

Ahmadi, R., Erfina, Asad, M. A., Sapri, & Dema, H. (2025). Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik: Studi kasus sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Administrasi Publik, 21(2).

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak.

Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 14–31. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Fadhil, S., Hayat, H., Sompa, A. T., & Suyeno, S. (2023). Enhancing public service accessibility: The role and impact of Single Identity Number (SIN) e-KTP and SIM integration. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 7(1).

Fauziah, R., Kusnandar, I., & Miati, I. (2026). Efektivitas Implementasi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Layanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 10(1), 15-28.

Hakim, R., Umam, K., & Anwar, H. S. (2021). Implementation of E-Government through the Samsat Mobile Jawa Barat at the Regional Revenue Agency of West Java Province. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 13(2), 134–148.

Hanoselina, Y., Permana, I., Tovalini, K., & Yoserizal. (2021). Network Policy E-Samsat in Local Revenue Office of West Java Province. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 13(2).

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Indrajit, R. E. (2017). Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nugroho, R. (2021). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Suryadi, E., Kurniawan, D., & Fitriani, N. (2021). Tata kelola pemerintahan digital dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 17(3), 317–336.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Zilda, M. F., Miradhia, D., & Pancasilawan, R. (2021). Implementasi Program E-Samsat di Jawa Barat. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 13(2).