KETEPATAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DAERAH: PERAN KAPASITAS ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

  • Adfin Rochmad Baidhowah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia
Keywords: Ketepatan Sasaran, Perlindungan Sosial, Kapasitas Administratif, Pemerintah Daerah, Kemiskinan.

Abstract

Ketepatan sasaran merupakan salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, terutama ketika kondisi sosial-ekonomi masyarakat berubah secara dinamis. Penelitian ini menganalisis ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan peran kapasitas administratif pemerintah daerah di Kabupaten Trenggalek. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, data administratif, laporan program, dan wawancara dengan aktor yang terlibat dalam pengelolaan perlindungan sosial di tingkat daerah. Analisis dilakukan melalui proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan basis data, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola, memverifikasi, dan memperbarui informasi penerima manfaat. Kapasitas administratif berperan melalui lima aspek utama, yaitu pendataan, verifikasi dan validasi, koordinasi antarlembaga, pelayanan dan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi. Keberadaan DTKS, GERTAK, pemerintah desa, dan pengembangan Regsosek menyediakan mekanisme untuk memperkuat proses targeting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan organisasi mengintegrasikan informasi dan merespons perubahan kondisi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas administratif perlu menjadi bagian integral dari pengelolaan perlindungan sosial untuk mengurangi kesalahan penargetan dan meningkatkan responsivitas pelayanan sosial.

References

Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). Building state capability: Evidence, analysis, action. Oxford University Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2023). Profil kemiskinan di Kabupaten Trenggalek Maret 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2024a). Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2024b). Kabupaten Trenggalek dalam angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2024c). Profil kemiskinan di Kabupaten Trenggalek 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience. World Bank.

Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative social protection. IDS Working Paper, 232. Institute of Development Studies.

Grindle, M. S. (1996). Challenging the state: Crisis and innovation in Latin America and Africa. Cambridge University Press.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). Achilles’ heels of governance: Critical capacity deficits and their role in governance failures. Regulation & Governance, 10(4), 301–313.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). New DTKS: Single database of social protection programs. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.

Tobias, J. (2019). Finding the poor vs. measuring their poverty: Exploring the drivers of targeting effectiveness in Indonesia. The World Bank Economic Review, 33(3), 573–597. https://doi.org/10.1093/wber/lhx020

Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system. Journal of Development Economics, 140, 127–144. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002

UNICEF Indonesia, & Ministry of National Development Planning/Bappenas. (2024). Integrated socio-economic registration system for Indonesia. UNICEF Indonesia.

Wardhana, D. (2019). Decentralization, democratization, and social protection in Indonesia: A systematic review of the literature. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 3(2), 164–184. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.73

World Bank. (2020). Investing in people: Social protection for Indonesia’s 2045 vision. World Bank.

World Bank. (2020a). Indonesia social assistance reform program: Additional financing. World Bank.

World Bank. (2020b). Investing in people: Social protection for Indonesia's 2045 vision. World Bank.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy and Society, 34(3–4), 165–171. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001

Published
2024-04-29
How to Cite
Baidhowah, A. R. (2024). KETEPATAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KEMISKINAN DAERAH: PERAN KAPASITAS ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 7(1), 85-97. https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.2037