PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS

  • Muhammad Musaad Universitas Cenderawasih, Jayapura
Keywords: Rights, Indigenous Peoples, Papua Province, Special Autonomy.

Abstract

The implementation of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua province should be a means for the protection and empowerment of the rights of the Papuan indigenous peoples to natural resources. However, since Papua returned to the lap of the Unitary State of the Republic of Indonesia, these rights have not been fulfilled. This paper discusses how efforts can be made to improve this situation within the framework of the Special Autonomy status for Papua Province. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis in presenting the research results. The analysis of the research results provides an overview of the dynamics of the process of drafting the Special Autonomy Law for the Province of Papua. Second, how the Papua Special Autonomy Law can protect the rights of the indigenous peoples of Papua province by analyzing the factors that enable indigenous peoples to exercise their rights effectively.

References

Armawi, A. (2020). Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional. Yogyakarta: UGM Press.

Borami, S. (2011). Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Terhadap Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Doctoral dissertation, UAJY).

Creswell, J. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. Jurnal Penelitian Politik, 3(1), 43-65.

Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. Jurnal Studi Pemerintahan, 3(1).

Kartasasmita, P. S. (2013). Membawa damai dan keadilan ke tanah Papua: kajian terhadap otonomi khusus, hak atas tanah ulayat, dan resolusi konflik.

Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muryantini, S. (2018). Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah di Indonesia. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan, 20(1).

Pabendon, T. (2017). Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Kabupaten Mimika. JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 1(1), 2-2.

Pulungan, M. S. (2017). Dinamika Konflik di Papua Pasca Orde Baru. Jurnal Hukum & Pembangunan, 33(4), 516-540.

Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika.

Rooseno, R. (2016). Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Existence of The Act Number 21/2001 On Special Authonomy of Papua Province). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(1), 61-75.

Soumokil, Y. D. (2012). Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua).

Sugandi, Y. (2008). Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Yepese, D. K. (2015). Implementasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Perlindungan Preventif Hak-Hak Masyarakat Asli Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Doctoral dissertation, UAJY).

Published
2022-07-22
How to Cite
Musaad, M. (2022). PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik, 5(1), 80-87. https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557