PELAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK: STUDI KASUS LPP TVRI NUSA TENGGARA BARAT

Sintar  Nababan

doi:10.54783/jin.v6i3.1108

Sintar Nababan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.54783/jin.v6i3.1108

Keywords: Pelayanan Publik, Lembaga Penyiaran, Keterbukaan Informasi Publik, TVRI.

Abstract

Hasil survey Komisi Informasi Pusat bahwa keterbukaan informasi publik di Lembaga penyiaran TVRI masih rendah jika dibandingkan dengan badan Publik lainnya Seperti; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kejaksaan, dll, TVRI Nusa Tengga Barat belum memiliki pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID). Permasalahan bagaimana pelayanan informasi publik terhadap tanpa adanya pengelola Informasi. Tujuan Penelitian adalah menganalisi Pelayanan informasi LPP TVRI Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan keterbukaan Informasi publik. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Transparansi memberikan informasi secara terbuka dan mudah diakses, menggunakan media on line seperti Youtube, Website, WA, Streeming dan media sosial, Instagram serta secara offline dan teristerial. Partisipatif dalam mendorong masyarakat agar ikut secara aktif memberikan masukan serta kritikan melalui media sosial adanya interaksi secara langsung. Kesamaan hak memberikan pelayanan informasi tanpa membedakan suku, ras,agama, golongan, status sosia. Kondisional, pelayanan informasi dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, pelayan disampaikan melalui of air dan on air, serta off line dan online. Keseimbangan hak dan kewajiban dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada LPP TVRI NTB untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan perlu peningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK) serta menggunakan aplikasi yang terintegrasi untuk pelayanan informasi agar menjadikan lembaga publik yang informatif dan dipercaya masyarakat.

References

Badu, A., & Batinggi, A. (2014). Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Erlangga.

Atik, R. (2005). Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiman, A. (2021). Pengaruh Keterbukalaln Informalsi Publik Kepada Masyarakat dalam Pembangunan di Desal Baru Kecamatan Mestong. (Skripsi UIN Sulthaln Thalhal Salifuddin Jambi).

Hadiyat, Y. D., & Yayat, D. H. (2016). Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada radio Republik Indonesia Stasiun Kupang. Jurnal Pekommas, 1(1), 13-20.

Hardiyansyah, H. (2011). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.

Ibrahim. (2008). Pelaksanaan Strategi dan Taktik. Jakarta: Erlangga.

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. Jurnal komunikasi, 12(2), 127-140.

Istiatin, E. N. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada dealer PT. ramayana motor sukoharjo. Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta, 13(01), 115736.

Jamaluddin, J. (2017). Manajemen Mutu Teori dan Aplikasi pada Lembaga Pendidikan. Jambi: Pusaka Jambi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kohar, W. (2017). TVRI Sumbar dan Representasi Budaya Lokal. Post Diskominfo Sumatera Barat.

Kotler, P., & Keller, K. (2016). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 7(1), 15-26.

Lukman, S. (2000). Teori Pelayanan dan Konsep Pelayanan. Diakses dari: https://www.scribd.com/doc/233550836/Teori-Pelayanan-Dan-Konsep-Pelayanan

Masduki & Darmanto. (2015). SAVE RRI-TVRI Dokumen Inisiatif Publik untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia, Yogyakarta: RP LPP dan Yayasan Tifa.

Moenir, H. A. S. (2016). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Nababan, S. (2018). Strategi Pelayanan Prima. Yogyakarta: STMM.

Nastiti, A. (2016). Di Balik Tren Tayangan Impor. Diakses dari: https://www.remotivi.or.id/headline/esai/311

Nugroho, R. (2011). Public Policy Dinamika Kebijakan Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Purnama, N. (2006). Manajemen Kualitas Perspektif Global. Yogyakarta: Ekonisi.

Rakhmat, J. (2009). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sari, W. P., & Nursyamsiah, I. (2013). Strategi Humas TVRI Dalam Memperbaiki Citra TVRI Di Mata Publik. Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(1), 41-54.

Sinambela, L. P. (2018). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Adisasmita.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Sutanto, E. (2010). Teknik Komunikasi Efektif: Strategi Dalam Keanekaragaman Masyarakat. Jakarta: Tarumanegara.

Syakur, R. A. (2010). Keberadaan TVRI Sebagai Televisi Publik di Indonesia. Diakses dari: https://www.kompasiana.com/ryan.asyakur/55000bcba33311a96f50faaa/keberadaan-tvri-sebagai-televisi-publik-di-indonesia

Tjiptono, F. (2007). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Wahab, A. (2006). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Widianti, S. (2010). Rancangan Sistem Informasi Pelayanan Pasien pada Puskesmas Pancoran Mas Depok. Telematika, 3(2).

Widodo, J. (2001). Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia.

Widodo, Y. (2016). Kuasa Rating dan Tayangan Tak Barmutu. Diakses dari: http://www.remotivi.or.id/amatan/286/kuasa-rating-dan-tayangan-tak-bermutu/

Yovinus, Y. (2018). Peran komunikasi publik media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 1(01), 185-211.

Yuliani, A. (2018). Pandai Memanfaatkan Teknologi Digital. Diakses dari: https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/pandai-memanfaatkan-teknologi-digital

Yusuf, R. E. H., & Erawan, E. (2018). Analisis Strategi Komunikasi Komisi Informasi dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Timur. eJournal llmu Komunikasi, 6(3), 29-43.