KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) DAN PT. POS INDONESIA

  • Mohbir Umasugi Universitas Terbuka, Indonesia
  • Muhammad Darsan Hi Adam Social Worker
Keywords: Penyaluran Bantuan, Program Keluarga Harapam, Himpunan Bank Milik Negara, PT. Pos Indonesia.

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mekanisme PKH dimulai dari perencanaan, seleksi calon, pertemuan pertama, interaksi, verifikasi, validas, penyaluran dana PKH, dan pemutakhiran data. Untuk melaksanakan program Keluarga Harapan, seorang koordinator harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya kecurangan maka mekanisme akuntabilitas memerlukan dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas dan akuntabilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH memakai dua mekanisme yaitu penyaluran bantuan sosial PKH melalui HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT. Pos Indonesia. Penyaluran melalui HIMBARA sendiri merupakan penyaluran untuk penerima bantuan sosial PKH yang lama mendapatkan bantuan sosial PKH, sedangkan penyaluran bantuan sosial PKH melalui PT. Pos Indonesia sendiri kepada penerima bantuan sosial PKH yang baru di tetapkan untuk mendapatkan PKH, penerima bantuan sosial PKH melalui PT. Pos Indonesia ini kemudian akan diajukan Kementerian Sosial untuk BUREKOL (Buka Rekening Kolektif) di HIMBARA agar selanjutnya akan menerima bantuan PKH melalui HIMBARA dengan jenis bank dari HIMBARA yang berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial.

References

Alfitri. (2012). KIdeologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi, 9(3).

Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Adhiyasa, D. (29 Mei 2020).KSelain sembako, ini daftar bansos pemerintah pusat saat pandemi corona. Viva. Diakses dari: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1218583-selain-sembakoini-daftar-bansos-pemerintah-pusat- saat-pandemi-corona/

Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Howlett, Michael dan Ramesh, M. (1995). Studying Publik Policy. Policy Cycles and Policy: England

Hessel, Nogi S. Tangkilisan. (2003). Manajemen Modern untuk Sektor Publik. Balirung Co: Yogyakarta

Kementerian Sosial. (2017). Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan. Jakarta: Kementerian Sosial.

Mufidah, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19. Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159–166.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.

Quinn, J. B. (1980), Strategies for Change: Logical Incrementalism, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, IL.

Rahmansyah, W., Qadri, A. R., Resa, & A. S., Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2(1), 90-102.

Suwitri, Sri. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. (e-book). Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

Sitanggang, B., Tangdililing, A.B., Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN.

Santoso, S., Informatika, M., & Kisaran, A. R. (2019). Sosial untuk Keluarga Miskin Dengan Metoda Simple Additve Weighting (SAW). Journal of Science and Social Research, II (I), 21–28.

Sugiarto, E. C. (2020). Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi. Diakses dari: https://setkab.go.id/menjaga- momentum-pemulihan-ekonomi/

Sekretariat Kabinet. (2020). Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19. Diakses dari: https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan- hadapi-pandemi-covid-19/

Thomas R. D. (2005). Understanding Public Policy. (New Jersey: Pearson Education Inc.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Ringkasan kebijakan kecukupan dan cakupan manfaat bantuan sosial pada masa pandemi covid-19. Diakses dari: http://www.tnp2k.go.id/download/1409Kecukupan%20dan%20Cakupan%20Manfaat%20Bantuan%20Sosial%20pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.pdf

Published
2024-05-23
How to Cite
Umasugi, M., & Adam, M. D. H. (2024). KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) DAN PT. POS INDONESIA. AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 6(2), 64-75. https://doi.org/10.54783/jin.v6i2.973