MENGOPTIMALKAN KEBIJAKAN DESA WISATA:
EVALUASI PRIORITAS KEBIJAKAN DENGAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan prioritas kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai kriteria yang memengaruhi pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data diperoleh dari studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Prosedur analisis melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari enam kriteria dan lima alternatif yang memengaruhi pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi menetapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan prioritas dalam mengembangkan suatu desa wisata di Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, promosi yang efektif, pelatihan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
References
Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. Journal of Sustainable Tourism, 1(1), 1-5.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.
Nuryanti, W. (1993). Concept, Perspective and Challenges. Journal of Sustainable Tourism, 1(3), 2-10.
Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill.
Suansri, P. (2003). Community Based Tourism Handbook. Responsible Ecological Social Tours (REST).
Sutanto, E. (2015). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Malang. Jurnal Pariwisata, 2(1), 14-25.
Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications. European Journal of Operational Research, 169(1), 1-29.
Wijaya, I. (2017). Strategi Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi & Pembangunan, 5(2), 45-56.
Pemerintah Kabupaten Malang. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Desa Wisata.
Pemerintah Kabupaten Malang. (2015). SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015 tentang Pengembangan Desa Wisata.
Pemerintah Kabupaten Malang. Program Jelajah Desa Wisata.
Pemerintah Kabupaten Malang. Program One Village One Destination (OVOD).
Pemerintah Kabupaten Malang. Program One Village One Product (OVOP).
1.png)
