PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JATIROKE KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Rinny Dewi Anggraeni; I Gusti Ayu Ambarawati; Yani Alfian

doi:10.54783/jv.v16i2.1063

Rinny Dewi Anggraeni Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
I Gusti Ayu Ambarawati Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Yani Alfian Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI: https://doi.org/10.54783/jv.v16i2.1063

Keywords: program desa wisata, potensi pengembangan perekonomian desa

Abstract

Hasil PkM tentang pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat bahwa program desa wisata oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Jatiroke, selain itu pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata, sehingga keberadaan desa wisata di Desa Jatiroke kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program desa wisata di Desa Jatiroke sebagai potensi meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa mengalami beberapa hambatan yaitu pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang antara lain karena kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium pemerintahan dan website desa untuk menunjang keberadaannya, sehingga kurang menarik minat wisatawan untuk datang. Kemudian dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa Jatiroke dalam meningkatkan program desa wisata sebagai objek wisata yang memiliki dan memberikan pemasukan untuk peningkatan ekonomi desa serta peningkatan PAD Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang masih belum terarah, dan belum melibatkan pengelola dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata, sehingga belum optimal.

References

Blakely & Bradshaw. 2002. Planning Local Econo-mic Development, Theory and Practice. California

Dendi, A. H. R. & Mahman, R. 2007. Forum Pengembangan Ekonomi Lokalkonsep, Strategi dan Metode; Perspektif dan Pengalaman Nusa Tenggara. GTZ-GLG dan Departemen Dalam Negeri Indonesia.

Indratno, I. & Agustina. I. H. 2005. Studi Kemampuan Masyarakat Dalam Pengembangan Eko-nomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 21(3): 416-429.

Martati, Indah.Suminto dan Syarifuddin, Andi. 2013. Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir. Samarinda: Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Samarinda. JMK, VOL. 15, NO. 2, September 2013, 123-130 ISSN 1411- 1438

Neni. 2013. http://mahaneni.blogspot.co.id/2013/09/peran-pekerja-sosial- dalampengembangan.html

Raharjo, ST. 2015. “Pekerjaan Sosial Generalis, Suatu Pengantar Bekerja Bersama Organisasi dan Komunitas”, Edisi Revisi Buku, Unpad Press, Raharjo, ST. 2015. “Dasar Pengetahuan Pekerjaan Sosial”, Buku, Unpad Press

Raharjo, ST., Taftazani, BM., Apsari, NC., Santoso, MB. 2016. “PANDUAN PRAKTIKUM MIKRO (Konseling dan Pengembangan Diri)”. Buku. Unpad Press.

Raharjo, ST. 2015. “Assessment dan Wawancara dalam Prakti Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial”, Edisi Revisi Buku, Unpad Press.

Suharto, Edi. 2010. www.policy.hu/suharto/modula/makindo_34.html

http://www.tribunnews.com/regional/2014/12/16/pengembang-kian-getol- bikinapartemen-mahasiswa http://www.bandungkab.go.id/arsip/2093/informasi-publik-dinas-koperasi,- ukm,-

Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor Nomor 3, Bulan September Tahun 2019