EVALUASI KESENJANGAN ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PUBLIK
Abstract
Kesenjangan antara perencanaan dan implementasi pembangunan publik masih menjadi persoalan dalam tata kelola pembangunan di Indonesia. Dokumen perencanaan disusun secara berjenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), tetapi tidak semua usulan yang disepakati berujung pada program dan anggaran yang direalisasikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesenjangan tersebut melalui kajian pustaka terhadap sepuluh sumber terbitan 2021–2025 yang terdiri atas artikel jurnal, buku rujukan, dan dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan berkaitan dengan empat faktor utama, yaitu (1) keterbatasan fiskal dan pagu indikatif perangkat daerah, (2) ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan tema, prioritas, dan kewenangan pemerintah daerah, (3) dominasi pemerintah dan aktor politik dalam penyaringan usulan, serta (4) lemahnya kapasitas perencana, partisipasi masyarakat, dan evaluasi. Kajian ini merekomendasikan kriteria prioritas yang transparan, umpan balik atas usulan yang tidak terakomodasi, penguatan kapasitas perencana, dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat.
References
Anindito, D. B., Sagala, S. A. H., & Tarigan, A. K. M. (2022). E-musrenbang: A digital framework for local participatory planning at the community level. International Development Planning Review, 44(2), 191–216. https://doi.org/10.3828/idpr.2021.5
Hill, M., & Hupe, P. (2022). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance (4th ed.). SAGE Publications.
Milyani, M., Gunawan, G., & Manguntara, L. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di Desa Kolese Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna. REZ PUBLICA: Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional, 7(4). https://doi.org/10.33772/rzp.v7i4.23053
Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2023. Journal of Geopolitics and Public Policy, 1(2), 22–33. https://www.journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/231
Nguyen, L.-K.-N., Kumar, C., Jiang, B., & Zimmermann, N. (2023). Implementation of systems thinking in public policy: A systematic review. Systems, 11(2), Article 64. https://doi.org/10.3390/systems11020064
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. (2025). https://jdih.kemenkoinfra.go.id/cfind/source/files/perpres/2025/perpres-nomor-12-tahun-2025/perpres-nomor-12-tahun-2025.pdf
Rahmadya, S. D., & Sugiri, D. (2022). Efektivitas Musrenbangdes dalam penyusunan RKPD: Studi kasus pada Desa Pagergunung Kabupaten Temanggung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 5(2), 53–59. https://doi.org/10.35326/jiam.v5i2.1281
Tobing, E. P. L., Pasaribu, J., & Silaban, P. H. (2024). Analisis penyusunan perencanaan partisipatif guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Studi kasus Kecamatan Doloksanggul). Jurnal Kebijakan Publik dan Governansi, 1(1), 48–56. https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/jkg/article/download/2575/1165/9223
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194.
Wajdy, M. F., Warsono, H., Yuwono, T., & Herawati, A. R. (2025). Reflecting on 20 years of regional development planning in Indonesia: A systematic literature review. Journal of Information Systems Engineering and Management, 10(12s), 76–89. https://doi.org/10.52783/jisem.v10i12s.1716












1.png)