IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BATANGMASUMAI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan alokasi anggaran yang sangat besar, tentunya
tertib administrasi keuangan sangatlah perlu dalam rangka akuntabilitas dan trasparansi
dalam pembangunan, namun di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin masih
terdapat desa yang mengalami temuan administrasi keuangan dan keterlambatan dalam
penyusunan APBDes. Oleh karena itu dinilai penting untuk dilakukan penelitian terkait
implementasi kebijakan pembinaan administrasi keuangan di Kecamatan Batangmasumai,
yang mana berdasarkan peraturan kecamatan memiliki kewenangan dalam pembinaan
tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan
analisis SWOT serta menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.
Hasil pembahasan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan dilihat dari indikator 1)
komunikasi telah dilaksanakan melalui pembinaan langsung ke desa maupun di kantor camat
dengan jelas dan konsisten, namun banyaknya peraturan dan berubah ubahnya peraturan
merepotkan perangkat desa dalam memperlajarinya, 2) Sumberdaya, sumber daya staf
mengalami kekurangan dan itupun hanya da staf honorer satu orang saja, dilihat dari fasilitas
sudah mencukupi, begitu juga informasi juga sudah tersedia dan wewenang pun juga sudah
dimiliki kecamatan, 3) Disposisi, dilihat dari pengangkatan Birokrat masih belum sesuai dengan
kebutuhan yang ada bahkan dalam peta jabatan pun tidak tersedia dan dilihat dari insentif juga
masih belum merata untuk pegawai honorer, 4) Struktur organisasi dilihat dari SOP juga belum
ada bahkan perbup teknis pembinaan juga belum ada dan dilihat dari fragmentasi juga belum
ada dilihat dari peta jabatan belum ada jabatan staf terkait pembinaan. Kemudian terdapat
enam faktor internal dan empat faktor eksternal serta terdapat empat isu sangat strategis,
dua cukup stratgis dan satu bersifat operasional. Adapun saran peneliti, yaitu kecamatan
perlu meningkatkan ketegasan dan koordinasi serta mengusulkan pembuatan perbup teknis
pembinaan.