IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG EFEKTIF: STUDI DI KABUPATEN CIREBON
Abstract
Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, serta keamanan dalam pemanfaatan dokumen kependudukan. Namun, implementasi IKD di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, pemahaman masyarakat, serta dukungan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif di Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis implementasi kebijakan menggunakan perspektif George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD memerlukan komunikasi dan sosialisasi yang intensif agar masyarakat memahami manfaat serta prosedur penggunaannya. Dari aspek sumber daya, keberhasilan layanan dipengaruhi oleh kesiapan aparatur, sarana prasarana, jaringan internet, dan dukungan sistem informasi. Aspek disposisi tercermin dari komitmen aparatur dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan standar pelayanan. Di sisi lain, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, keterbatasan perangkat dan jaringan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat menjadi faktor yang dapat menghambat optimalisasi IKD. Dengan demikian, efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Cirebon tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kapasitas aparatur, literasi digital masyarakat, dan penguatan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
References
Bella, V. S., & Widodo, D. (2023). Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 14–31. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833
Dilapanga, A. R., Mantiri, J., & Dalipang, G. (2023). Analysis of digital government implementation in public services at the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency. Technium Social Sciences Journal, 49(1), 108–113. https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9788
Natasya, N. A., & Rahmadanik, D. (2023). Analisis pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut pada perspektif e-government. Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik.
Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. Jurnal Registratie, 5(1). https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148
Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi program Identitas Kependudukan Digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 7(2), 415–426. https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30348
Wahyuningsih, S., & Hendry. (2023). Perbandingan metode klasifikasi dalam analisis sentimen masyarakat terhadap Identitas Kependudukan Digital. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika, 8(4).
Firdaus, M. A., Defriani, M., & Lestari, S. (2023). Redesign user interface/user experience aplikasi Identitas Kependudukan Digital. INFOKOM, 11(2), 101–113. https://doi.org/10.56689/infokom.v11i2.1058
Nastasya, N. A., Yuliani, F., & As’ari, H. (2023). Pelaksanaan digital governance pada pelayanan administrasi kependudukan. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial.
Wardani, D. P. K., & Isbandono, P. (2023). Efektivitas program Identitas Kependudukan Digital dalam menunjang pelayanan publik pada masyarakat di Kelurahan Pagesangan. Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan, 2(1).
Rintaka, M. I. N. I. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Journal Publicuho.
Madaul, M. Z. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2023). Implementasi kebijakan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Edward III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467–494.
Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital-era governance: A quasi-paradigm for government on the Web. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 371(1987), 20120382.
van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). The digital divide shifts to differences in usage. New Media & Society, 16(3), 507–526.
Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. Government Information Quarterly, 32(3), 279–286.
Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.
OECD. (2020). The OECD Digital Government Policy Framework: Six Dimensions of a Digital Government. Paris: OECD Publishing.
Copyright (c) 2023 AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
1.png){kind=logo}
1.png)
