DINAMIKA PREVALENSI NARKOTIKA DI INDONESIA: MENUJU KOHERENSI INTERVENSI LINTAS SEKTOR YANG BERORIENTASI HASIL
Abstract
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman strategis terhadap pembangunan nasional karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia, ketahanan nasional, dan pencapaian bonus demografi. Meskipun implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) lintas sektor menunjukkan perkembangan yang relatif positif, prevalensi penyalahgunaan narkotika sebagai indikator hasil pembangunan masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebagai outcome pembangunan nasional serta merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan P4GN lintas sektor. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif berbasis data sekunder melalui integrasi dokumen kebijakan, laporan tematik, dan literatur ilmiah, dengan menelaah dimensi kelembagaan, implementasi program, kerentanan individu, dan paparan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan capaian implementasi Program P4GN belum diikuti oleh penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika. Perbaikan indikator ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat juga belum mampu menurunkan prevalensi, sementara tingginya paparan lingkungan yang ditandai oleh masih kuatnya peredaran narkotika, luasnya kawasan rawan, serta keterbatasan akses rehabilitasi menunjukkan bahwa perubahan prevalensi dipengaruhi oleh interaksi berbagai determinan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada belum optimalnya integrasi perencanaan, koordinasi, dan akuntabilitas lintas sektor yang berorientasi pada outcome. Berdasarkan penilaian terhadap alternatif kebijakan, penataan mekanisme pelaksanaan terpadu Program P4GN lintas sektor diprioritaskan sebagai pilihan kebijakan utama melalui penguatan koordinasi, penyelarasan kontribusi antarinstansi, dan pengendalian kinerja berbasis hasil guna meningkatkan efektivitas pencapaian penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan.
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Badan Narkotika Nasional. (2025a). Pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2025.
Badan Narkotika Nasional. (2025b). Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN periode tahun 2024.
Badan Narkotika Nasional. (2025c). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025. Deputi Bidang Pencegahan BNN.
Badan Narkotika Nasional. (2025d). Indonesia drug report 2025.
Badan Narkotika Nasional. (2025e). Data internal Deputi Bidang Rehabilitasi BNN tahun 2026. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
Bennett, C. J., & Howlett, M. (1992). The lessons of learning: Reconciling theories of policy learning and policy change. Policy Sciences, 25(3), 275–294. https://doi.org/10.1007/BF00138786
Bryson, J. M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. Jossey-Bass.
Caulkins, J. P., & Reuter, P. (2010). How drug enforcement affects drug prices. Crime and Justice, 39(1), 213–271. https://doi.org/10.1086/652387
Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). The whole-of-government approach to public sector reform. Public Administration Review, 67(6), 1059–1066. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge.
Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64–105. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024.
Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas.
OECD. (2008). Using results-based management to improve development effectiveness. OECD.
OECD. (2019). Policy coherence for sustainable development 2019: Empowering people and ensuring inclusiveness and equality. OECD. https://doi.org/10.1787/a90f851f-en
OECD. (2020). Policy evaluation in the public sector. OECD.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Project Management Institute.
Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2019). Evaluation: A systematic approach. SAGE Publications.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
United Nations Development Group. (2011). Results-based management handbook: Harmonizing RBM concepts and approaches for improved development at country level. United Nations Development Group.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). World drug report 2022. United Nations.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). World drug report 2023. United Nations. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html
W. K. Kellogg Foundation. (2004). Logic model development guide. W. K. Kellogg Foundation.
Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as a good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In J. P. Connell, A. C. Kubisch, L. B. Schorr, & C. H. Weiss (Eds.), New approaches to evaluating community initiatives: Concepts, methods, and contexts (pp. 65–92). Aspen Institute.
World Bank. (2004). Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system. World Bank.
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
