DESENTRALISASI, BELANJA PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KUDUS

Abstract

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, peningkatan kapasitas fiskal dan belanja pemerintah daerah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan secara proporsional. Penelitian ini menganalisis keterkaitan antara desentralisasi, belanja pemerintah daerah, dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus selama periode 2019–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan realisasi APBD, dan dokumen pemerintah daerah. Analisis mencakup perkembangan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah, transfer, total belanja, komposisi belanja operasi dan belanja modal, serta indikator kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat dari 6,68 persen pada 2019 menjadi 7,60 persen pada 2021, kemudian menurun secara bertahap menjadi 7,23 persen pada 2024. Pada periode yang sama, realisasi belanja daerah kembali meningkat setelah mengalami penurunan selama pandemi. Namun, peningkatan belanja berlangsung bersamaan dengan pemulihan ekonomi, sehingga tidak dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal bergantung tidak hanya pada besaran sumber daya, tetapi juga pada komposisi, kualitas implementasi, dan orientasi hasil belanja pemerintah daerah.