EFEKTIVITAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Abstract
Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatm pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi untuk mengatasi faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Teori yang digunakan adalah tujuh prinsip pendelegasian yang efektif yang dikemukakan oleh Wasistiono yang meliputi prinsip pendelegasian dengan hasil yang diharapkan, prinsip definisi fungsi, prinsip skalar, prinsip tingkat otoritas, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab yang mutlak, serta prinsip keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan pendelegasian kewenangan belum efektif karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, personel serta dokumentasi yang jelas, serta kecenderungan instansi terkait mempertahankan tugas penting yang urusannya diserahkan kepada kecamatan.
Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
References
Agussalim, Andi Ganjong. 2004. Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum), Ghalia Indonesia. Bogor
Bryson, John M., 2016. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Creswell, John W., 2014. Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Effendy, Khasan, 2010. Sosiologi Pemerintahan, Indra Prahasta, Bandung
----------, 2010. Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif, CV Indra Prahasta, Bandung.
Firdaus, Azis, M. 2012. Metode Penelitian, Jelajah Nusantara, Tanggerang.
Handayaninggrat dan Suwarno. 1994. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung. Jakarta
Labolo, Muhadam. 2012. Memahami Ilmu Pemerintahan, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Makmur, 2015. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Re????ika Aditama. Bandung.
Moenir, H.A.S., 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.
Napitupulu, Paiman, 2014, Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction, PT Alumni, Bandung
Ndraha, Taliziduhu, 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, Balai Pustaka. Jakarta.
----------, 2005. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta. Jakarta.
Nogi, Tangkilisan, H. 2007. Manajemen Publik, PT Grasindo, Jakarta
Patilima, Hamid, 2016. Metode Penelitian Kualitatif, alfabeta, Bandung.
Ratminto dan Winarsih Atik Septi, 2008. Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Siagian, Sondang, P., 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
Steers, Richard, M. 1985. Efektivitas Organisasi, Cetakan kedua, Erlangga, Bandung.
Stoner, James A.F, dan R Edward Freeman, 1992, Manajemen. Intermedia, Jakarta.
Simangunsong, Fernandes, 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoretis – Legalistik– Empiris – Inovatif), Alfabeta, Bandung.
----------, 2014. Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Alfabeta, Bandung.
Sumaryadi, Nyoman, I., 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta.
Silalahi, Ulber, 2009. Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung.
Wasistiono, Sadu, Petrus Polyando. 2017. Politik Desentralisasi Di Indonesia ( Edisi Revisi yang diperluas ), IPDN Press. Sumedang
Wasistiono, Sadu, Nurdin Ismail, Fahrurozi M., 2009. Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa, Fokusmedia, Bandung.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru) CAPS. Yogyakarta.
Yulk, Gery, 2005, Kepemimpinan Dalam Organisasi, PT INDEKS. Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat
Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 403/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pelaksanaan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati kepada Camat.
Sumber Lain
Haning, Thahir, Muhamad dkk. 2016. Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik di Kabupaten Pangkep, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 2.
Diakses dari http://kupang.tribunnews.com/amp/2018/05/19, pada tanggal 27 september 2018 pukul 00.31
1.png)
