MENELUSURI AKAR MALADMINISTRASI DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA: PERSPEKTIF GOVERNANCE LOKAL DI DESA KENOTAN
Abstract
Penerapan otonomi desa melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya sejumlah desa masih menghadapi praktik maladministrasi yang menghambat efektivitas kebijakan pembangunan, sebagaimana ditemukan di Desa Kenotan, Kecamatan Adonaras Tengah, Kabupaten Flores Timur, bertujuan menelusuri akar maladministrasi dalam tata kelola pembangunan Desa Kenotan dari perspektif governance lokal, dengan menekankan tiga aspek: kapasitas aparatur desa, transparansi dan mekanisme pengawasan, serta relasi kekuasaan dan budaya sosial lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara terhadap sebelas informan (Kepala Desa, perangkat desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, dan warga), penelusuran dokumen APBDes 2022-2024, serta observasi lapangan, dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan maladministrasi di Desa Kenotan bersumber dari governance deficit yang bersifat struktural, ditandai kesenjangan tajam antara akuntabilitas vertikal (laporan ke pemerintah kabupaten yang senantiasa terpenuhi) dan akuntabilitas horizontal (laporan ke masyarakat yang kosong selama empat tahun), diperparah disfungsi Badan Pemusyawaratan Desa akibat pembatasan kewenangan pengawasan, serta interaksi otoritas adat-administratif dan paradoks kapasitas swadaya masyarakat yang melampaui kapasitas desa formal. Penelitian ini menyimpulkan penerapan prinsip good governance di tingkat desa bersifat administratif-simbolik, sehingga diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas horizontal yang lebih substantif.
References
Anggito, Albi & Setiawan, & Johan. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. CV Jejak.
Chairani, M. A., Yitawati, K., & Pradhana, A. P. (2023). Pemberian Penyuluhan dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa Guna Menghindari Maladministrasi dan Korupsi. Jurnal Daya-Mas, 8(2), 92–98.
Creswell, J. W. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches. SAGE Publications.
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Duran, T. (2025). Proyek Air Bersih Wai Gemang Terkatung-Katung Sejak Tahun 2021. https://www.terasntt.co/proyek-air-bersih-wai-gemang-terkatung-katung-sejak-tahun-2021/
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Ugm Press.
Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(2), 192–200.
Katayu, D. (2024). Dinamika Reformasi Birokrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Merauke. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(10), 8247–8258.
Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2019). Public governance capacity in the accountability of village-owned enterprise management in Indonesia. Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage, 5(2), 67–79.
Mayasari, S. T., & Astuti, E. B. (2023). Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Bumdes Subur Makmur Lestari Di Desa Wisata Tlogoweru. Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS), 4(2), 131–141.
Padol, M., & Satoto, S. (2022). Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Mendapo: Journal of Administrative Law, 3(2), 138–156.
Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 32(3).
Susan, N., & Budirahayu, T. (2017). Village government capacity in the implementation of village law no. 6 of 2015 in Indonesia. In Sustainable future for human security: Society, cities and governance (pp. 17–27). Springer.
Welin, E. D. M., Molan, K. S. H., & Ethelbert, Y. K. (2025). Analisis Hegemoni Negara Dalam Gotong Royong Masyarakat Untuk Pembangunan Desa. Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan, 8(2), 111–124.
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
