ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PUSKESMAS SUGIHMUKTI KABUPATEN BANDUNG
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala yang ditemukan meliputi komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian kompetensi pengelola BMD, kesalahan pencatatan aset, rangkap jabatan pegawai, belum tersedianya gudang penyimpanan aset rusak, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, kelemahan implementasi terutama terdapat pada dimensi komunikasi, sumber daya, informasi, dan fasilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antarpelaksana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem administrasi aset, serta penyediaan sarana pendukung menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah di Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung.
References
Agussalim, A. G. (2004). Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum). Bogor: Ghalia Indonesia.
Bryson, J. M. (2016). Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budi Winarno. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Effendy, K. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Bandung: Indra Prahasta.
John W. Creswell. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Labolo, M. (2012). Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ndraha, T. (2005). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Patilima, H. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sadu Wasistiono., & Polyando, P. (2017). Politik Desentralisasi di Indonesia. Sumedang: IPDN Press.
Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Sumaryadi, N. I. (2005). Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
1.png)
