IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KECAMATAN GANEAS, KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
Abstract
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendoro usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMTSP Jaba mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2026 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). Diharapkan ajang Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. Penata Perizinan Ahli mengungkapkan adanya kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB itu sulit dan berbayar. Namun, kenyataannya sebaliknya.
References
Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Asara.
Abror, Abd. Rachman. 1993. Psikologi Pendidikan, Yogya: Tiara Wacana.
Birkland, T. 2007. “Agenda Setting in Public Policy” in Frank Fischer et al. Handbook of Public Policy Analysis. London: CRC Press.
Budi Winarno. (2004). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Medpress .
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press.
Hurlock. E. B. 1995. Personality Development. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
Islamy, M.I. 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Keban, Y. T., 2008, Enam Dimensi Strategis Administrosi Publik: Konsep Teori dan lsu, Gava Media, YogYakarta.
Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. Unri Conference Series: Community Engagement, 1, 577-583.
Kusumanggara, S., 2010, Model dan Aktor dalom Proses Kehijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta.
Patton dan D. Sawicki. 1986.Basic Method of Policy Analysis and. Planning.Prentice Hall:Michigan University.
Rogers, E. M., & Dearing, J. W., Agenda-setting research: Where has it been? Where is it going? Communication Yearbook, 11, 1988, p. 555-594).
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Yasona, Laoly.2017. Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara Penulis:. Penerbit: Alvabet, 2019 ISBN: 978-602-6577-44-3
Zuhal (2013). Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar Di Era Ekonomi Baru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 25 Oktober 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 26 September 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210. Jakarta.
Perpres No.98 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
1.png)
