IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS BUS RAPID TRANSIT (BRT) DALAM MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Abstract
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Angkutan Umum Massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dalam mewujudkan sistem transportasi publik perkotaan yang berkeadilan dan Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan angkutan massal berbasis BRT telah memberikan dampak positif berupa mengurangi kemacetan dan tertatanya sistem transportasi perkotaan. Namun harus implementasi kebijakan ini masih menyisahkan masalah. Implementasi kebijakan ini cenderung berorientasi predict and provide dalam kerangka mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di perkotaan, dan cenderung mengabaikan rasa keadilan pengguna sarana transportasi dan stakeholder pembangunan lainnya yang ikut berkontribusi dalam kegiatan transportasi publik. Implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal dan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dari sisi perencanaan, penentuan tarif dan sistem pembayaran, operasional, dan pengawasan kebijakan.
Kata kunci: implementasi kebijakan, angkutan umum massal, transportasi publik.
Abstract
The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of developing Bus Rapid Transit (BRT)-based mass public transportation in realizing a just and sustainable urban public transportation system in DKI Jakarta Province. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as observation, in-depth interviews and literature study. Research data analysis was performed using triangulation techniques. The results of the study found that the implementation of the BRT-based mass transit development policy had a positive impact in the form of reducing congestion and the orderliness of the urban transportation system. However, the implementation of this policy must still be a problem. The implementation of this policy tends to be predictive and provide oriented in the framework of overcoming traffic congestion and traffic chaos in urban areas, and tends to ignore the sense of fairness of transportation facility users and other development stakeholders who contribute to public transportation activities. The implementation of this policy has not run optimally and still has limitations, both in terms of planning, determining rates and payment systems, operational, and policy supervision.
Keywords: policy implementation, mass public transportation, public transportation.
References
Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). Jurnal WACANA, 16(4), 171-178.
Islamy, I. M. (1984). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Miles, M. H., & Huberman, A. A. (1984). Qualitative Data Analysis. Beverly Hills.
Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Munawar, A. (2007). Pengembangan Transportasi Yang Berkelanjutan”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tanggal 7 Februari 2007.
Pambagio, A. (2013). Protes Publik Transportasi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Parekesit, D. (2014). Kebijakan Pengembangan Kota Jakarta Berwawasan Transportasi Publik (TOD) dan Berbasis Kereta Api yang Terintegrasi. Makalah, Universitas Indonesia, 16 Januari 2014.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro.
Sani, Z. (2010). Transportasi (Suatu Pengantar). Jakarta: UI-Press.
Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
Wahab, S. A. (2002). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wildon, G. L. (1939). The London Passenger Transport Board—A Public Transportation Trust. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 201(1), 118-123.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Wright, L., & Fjellstrom, K. (2002). Sustainable Urban Transport Sourcebook for Policy-Makers in Developing Cities. Germany: GTZ.
Wish, N. B. (1982). Improving Policy Making in Public Transportation. Public Administration Review, 42(6), 530-545.
Yafiz, M. (2002). Analisis Kinerja Jasa Transportasi Angkutan Kota di Kota Pekanbaru. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
