IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERBANG EMAS BERSINAR DALAM MENGUKUR IPM DI KABUPATEN TABALONG
Abstract
In the last ten years the Human Development Index (HDI) in Tabalong Regency, South Kalimantan Province has always been at the bottom of all regencies/cities, namely between 9th and 10th, this is very sad because it is contrary to the condition of Tabalong District which is rich in Natural Resource. In connection with this the local government is trying to find ways to improve HDI so that it can catch up with other regions. Gerbang Emas Bersinar Program, which began in 2015 by local governments targeting mainly in the fields of economy, health education and people's welfare, was able to improve the HDI of Tabalong Regency, which had always been ranked lower in the last few years, always in the top 5. This research will explain how tGerbang Emas Bersinar Policy can contribute to the improvement of HDI in Tabalong Regency.
References
Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan, Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.
Creswell, J. W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantatif, dan Campuran.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Dinar, A. L. (2015). Implementasi Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara Di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali (Studi Pada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif). Publika, 3(5), 1-14.
Dye, T. R. (1978). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.
Effendy, K. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Bandung: Indraprahasta.
Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Harli, M. (2013). Implementasi Program Gerakan Pembangunan Rakyat (Gapura) Sa-Ijaan di Desa Sungai Kupang Jaya Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, 2(2), 302-310.
Istianto, B. (2011). Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik), Jakarta: Mitra Wacana Media.
Jati, H., Astuti, I., & Fernandez, D. (2015, November). Implementasi Inovasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Flores Timur. In Seminar Nasional Riset Inovatif (Vol. 3).
Jones, C. O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Maryuni, S. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak. PROYEKSI-Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 19(01).
Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mudrajat, K. (2011). Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan. Jakarta: Salemba Empat.
Nazir, M (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia.
Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa.
Pudjianto, W. S. (2019). Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Bandung: Pustaka Rahmat.
Suharyadi, H., & Insani, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 241-243.
Suradinata, E. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Ramadhan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wasistiono, S. (2003). Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia.
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
