DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Abstract
This study discusses the dynamics of direct regional head elections at the provincial level with a case study of the election of the Governor and Deputy Governor of Southeast Sulawesi Province in 2018. This study is not necessarily interpreted as a change in direct local elections to be indirect, but rather as a middle way in making policies in the future. will come. This study begins with a review of various direct election problems as a form of evaluation. Thus, the implementation of direct elections can improve the quality of democracy at the local and national levels. Further research is highly recommended after this study.
References
Akbar, I. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 95-110.
Amirudin & Zaini, B. (2006). Pilkada Langsung Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. 2018. Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2018. Sulawesi Tenggara: BPS.
Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. 2019. Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2019. Sulawesi Tenggara: BPS.
Bawaslu RI. 2018. Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daera 2018. Jakarta: Bawaslu RI.
Bisariyadi, B., Triningsih, A., & Rahmawaty, M. (2016). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 9(3), 531-562.
Chalid, P. (2005). Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance. Jakarta: Partnership
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Edisi Ketiga
Dahl, R. A. (1982). Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control. Yale University Press.
Dahl, R. (1989). Democracy and Its Cristics. Yale: Yale University Press
Diamond, L. (1996). Developing Democracy toward Consolidation. London: The John Hopkins University Press.
Dirdjosanjata, P., & Kana, N. L. (2006). Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendy, K. (2010). Memadukan Metode Kuantitaf dan Kualitatif. Bandung: Indra Prahasta.
Gaffar, A. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hanafi, R. I. (2014). Direct Eletion for Local Leaders in Indonesia: Some Critical Notes for Political Parties. Jurnal Penelitian Politik LIPI, 11(2), 1-16.
Jurdi, S. (2010). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kristiadi. J. (2006). Darurat Partai Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lay, C. (2000). Antara Anarki dan Demokrasi: Masalah Kekerasan Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(3).
Lay, C. (2007). Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(1).
Margono, S. (2005). Reformasi Administrasi dan Paradoks Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(1).
Mariana, D. (2009). Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia. Bandung: Penerbit AIPI Bandung
Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Mas‟oed, M. (2003). Negara. Kapital. dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Nuryanti, S. (2013). Evaluasi Format Pemilukada Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektiv di Tingkat Kabupaten/ Kota. Jurnal Ilmu Politik, 10(1).
Nuryanti, S. (2015). Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi Sumberdaya dan Eksekusi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(2).
Pahlevi, I. (2011). Pemilihan Gubernur secara Demokratis: Studi terhadap Gagasan Dipilih Kembali oleh DPRD di Provinsi Bengkulu. Jurnal DPD RI, 16(2).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Usman & Megawati, C. (2017). Dinamika Politik: Solusi Akhir Eksistensi Konflik dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Pasca Perdamaian di Aceh Besar. Jurnal Humaniora, 1 (2), 79-86.
.png){kind=logo}
.png)
1.png)
